Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Atlet Terindikasi Gunakan Doping, Ini Tanggapan KONI Jabar

Kompas.com - 29/11/2016, 19:59 WIB
Dendi Ramdhani

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum KONI Jawa Barat, Ahmad Saefudin, akan menyelidiki terkait adanya laporan penggunaan doping oleh atlet peraih medali asal Jawa Barat pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat.

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan National Dope Testing Laboratory di New Delhi, India, yang mengungkap ada 12 atlet peraih medali positif menggunakan obat terlarang. Beberapa yang terlibat merupakan atlet asal Jawa Barat.

Ahmad mengaku terkejut dengan laporan tersebut. Sebab, pihaknya telah menyosialisasikan penggunaan obat atau suplemen yang tidak boleh digunakan atlet.

"Kalau masih ada hal-hal seperti itu, berarti ada ketidak sinkronan dengan apa yang kita sampaikan," ucap Ahmad, Selasa (29/11/2016). 

Jika sejumlah atlet Jabar terbukti menggunakan doping, Ahmad berkeyakinan atlet bersangkutan tak sengaja mengonsumsi obat tersebut.

"Saya yakin atlet kami ini tidak sengaja menggunakan zat doping tersebut. Bisa saja, saat atlet terserang flu, mereka tidak sengaja meminum obat flu yang ternyata ada kandungan doping," ujarnya.

"Satu-satunya cara adalah kami harus menginventarisasi vitamin atau obat yang harus digunakan atlet. Pasti atlet ini intinya tidak paham dan tidak ada unsur kesengajaan," ujar dia. 

"Kalau ternyata ada komponen doping di vitamin, saya harus segera merilis apa saja vitamin yang berhak di konsumsi atlet," tambahnya.

Ketua Bidang Pertandingan PB PON XIX/2016 Jabar, Yudha Munajat, membenarkan kabar tersebut. Sebagai sanksinya, atlet tersebut tidak akan diberikan bonus yang sudah dijanjikan dan bahkan medali akan segera dicabut.

"Siapa pun tidak diperkenankan mengekspos namanya (atlet doping), karena kewenangan KONI pusat. Yang pasti, sesuai dengan peraturan, atlet tersebut tidak akan diberikan bonus dan medali dicabut, sekaligus ada sanksi," ucapnya.

Yudha menilai, persentase penggunaan doping tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan PON sebelumnya lantaran jumlah medali yang diperebutkan lebih banyak.

"Namun, kita juga berharap, pada PON mendatang tidak terjadi lagi atlet yang menggunakan doping," tuturnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com