Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Imbau PNS Daerah Tidak ke Jakarta untuk Demo 2 Desember

Kompas.com - 29/11/2016, 17:52 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar Jakarta tidak ke Ibu Kota jika hanya untuk mengikuti aksi yang bakal dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Pada acara yang akan digelar di Monas, Jakarta, pada 2 Desember 2016 itu, GNPF MUI mengaku akan melakukan doa bersama dan shalat Jumat berjamaah.

Tjahjo menyampaikan, jika PNS ingin ikut serta menjadi bagian dari kegiatan tersebut, maka sedianya dilakukan dilakukan di daerah masing-masing.

"Kalau doa bersama untuk NKRI, untuk keselamatan bangsa dan negara, untuk tetap terjaganya Pancasila dan UUD 1945 dan kemajemukan bangsa, bisa dilakukan doa bersama di daerah masing masing-masing melibatkan seluruh elemen masyarakat di daerah," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Senin (29/11/2016).

Tjahjo menegaskan, PNS tetap harus memprioritaskan pelayanan terhadap publik yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Maka dari itu, jika ingin mengikuti kegiatan tersebut, sedianya mereka tidak menyebab pelayanan terhadap publik menjadi terganggu.

Tjahjo menambahkan, semua pihak juga tetap harus menjunjung keamanan dan ketertiban bersama. Hal ini demi kesatuan NKRI.

"Kapolri menjaga kamtibmas bersama TNI dan PNS serta elemen-elemen masyarakat lainnya, khususnya ulama, wajib menjaga stabilitas nasional dan stabilitas daerah," kata politisi PDI-P tersebut.

(Baca juga: Mendagri Persilakan PNS Ikut Aksi 2 Desember)

Aksi yang digagas oleh GNPF MUI untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kepolisian RI memberi izin dengan aturan bahwa aksi unjuk rasa digelar di Monas. "Jika kurang disiapkan di Jalan Merdeka Selatan," kata Kapolri.

Rencananya, unjuk rasa akan dimulai pukul 08.00 WIB dan akan diakhiri shalat Jumat berjamaah.

Kompas TV Rizieq Shihab: Target Kami Penista Agama Harus Ditahan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com