Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Berkomitmen Teruskan Konsolidasi Kebangsaan dan Kenegaraan

Kompas.com - 29/11/2016, 17:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk terus melanjutkan silaturahim dengan sejumlah pihak di dalam dan luar pemerintahan pada masa mendatang.

Silaturahim itu disebutnya sebagai konsolidasi kebangsaan dan konsolidasi kenegaraan.

"Tetap perlu dilanjutkan terus. Enggak ada habisnya konsolidasi kebangsaan, konsolidasi kenegaraan itu, harus terus," ujar Jokowi di sela pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Selasa (29/11/2016).

Silaturahim dengan unsur di dalam pemerintah, misalnya dengan TNI dan Polri atau unsur di luar pemerintah, misalnya kiai ulama dan partai politik.

Jokowi juga akan bersilaturahim dengan kaum muda. Kepada unsur-unsur tersebut, Jokowi menyampaikan pesan soal keberagaman dan persatuan Indonesia.

"Waktu di hari guru, saya sampaikan pentingnya mengingatkan agar guru mengingatkan juga ke murid-murid betapa kita ini majemuk, betapa kita ini beragam. Kalau tidak begitu nanti lupa kita," ujar Jokowi.

Saat ditanya apakah konsolidasinya selama sebulan belakangan ini sudah sesuai dengan keinginannya, Jokowi tidak menjawab lugas.

Jokowi hanya menjawab, "Terus akan terus dilakukan. Ketemu siapa pun akan terus saya ingatkan".

(Baca juga: Jokowi Akui Pekerjaan Sempat Tertunda karena Sibuk Konsolidasi Politik)

Diketahui, setelah 4 November 2016 Presiden Jokowi menggelar konsolidasi ke internal pemerintahan dan eksternal.

Beberapa di antaranya adalah pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Kompas TV Jokowi Bertemu Ketua PKB, Inilah yang Dibahas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com