Jokowi Akui Pekerjaan Sempat Tertunda karena Sibuk Konsolidasi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui sejumlah pekerjaan sempat tertunda karena ia harus melakukan konsolidasi politik pasca-aksi unjuk rasa 4 November.

Jokowi mengaku ia harusnya sudah mulai kembali menyosialisasikan program pengampunan pajak atau tax amnesty untuk periode kedua pada pertengahan bulan November ini.

"Sebetulnya pada pertengahan November ini saya sudah akan memulai lagi untuk sosialisasi pada babak periode kedua," kata Jokowi saat memberikan keynote speech pada acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Karena konsolidasi dengan banyak pihak mulai dari tokoh agama, kesatuan TNI-Polri, hingga ketua umum partai politik memakan waktu yang cukup lama, sosialiasi tax amnesty pun menjadi tertunda hingga penghujung November.

(Baca: Jokowi Mengaku Dapat Pelajaran Penting dari "Safari" Konsolidasi Selama Dua Pekan Ini)

Jokowi rencananya baru akan memulai sosialiasi pada Jumat besok di Makasar.

"Tax amnesty yang jelas sangat berhasil dan agak ketutup dalam dua tiga minggu belakangan," ucap Jokowi.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Presdien Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pidato saat acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/2016). Para CEO yang tercatat dalam indeks Kompas 100 berkumpul dan berdiskusi dalam Kompas 100 CEO Forum.

Jokowi pun yakin periode kedua akan mendulang sukses layaknya periode pertama yang telah ditutup pada 30 September lalu.

"Biasanya kan bayarnya mepet mendekati akhir. Akan saya panasi lagi supaya minggu kedua, ketiga Desember, sudah panas lagi. Dan diharapkan kita kaget lagi seperti periode pertama, karena pertarungan belum selesai," ucapnya.

(Baca: Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November)

Selain tertundanya program tax amnesty, Jokowi juga sebelumnya sempat menunda kunjungan kerja ke Australia sampai waktu yang tidak ditentukan.

Jokowi menuding ada aktor politik yang menunggangi demonstrasi 4 November yang sebenarnya bertujuan untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas tuduhan penistaan agama.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga sebelumnya menyebut ada upaya makar dalam aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 November mendatang. (Baca: Kapolri Sebut Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November)