Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Apresiasi Rencana Doa Bersama di Monas

Kompas.com - 29/11/2016, 11:26 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA. KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengapresiasi rencana aksi yang bakal dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Pada acara yang akan digelar di Monas, Jakarta, pada 2 Desember 2016 itu, GNPF MUI mengaku akan melakukan doa bersama dan shalat Jumat berjamaah.

Rencana aksi itu berbeda dengan dua aksi sebelumnya yang turun ke jalan menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menistakan agama.

(baca: Jokowi: Siapa Bilang Ada Demo 2 Desember? Yang Ada Doa Bersama)

Hal itu disepakati GNPF MUI setelah Polri melarang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Jika digelar doa bersama, Ryamizard mengangap hal itu memberikan pesan damai dan mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta.

"Tujuannya zikir itu kan memuji Tuhan, harus pikiran suci, mulutnya suci, kalau itu semua, bagus," ujar Ryamizard usai acara HUT ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

"Makin banyak, makin bagus, kan diterima oleh Tuhan," tambah dia.

(baca: Polri Imbau Masyarakat Beraktivitas Normal pada 2 Desember)

Ia berharap semua pihak yang ikut dalam aksi nantinya dapat berpikiran jernih dan tetap mengusung pesan damai dalam setiap kegiatan.

"Saya berharap apa yang kita lakukan itu berjalan baik. Namanya berzikir itu memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan maka Tuhan memberikan segalanya. Tetapi kalau Tuhan marah, akibatnya luar biasa," kata dia.

Kepolisian dan pihak GNPF MUI sepakat bahwa aksi pada 2 Desember2016, digelar di kawasan Monas.

 

Polri juga menyiapkan Jalan Merdeka Selatan jika massa tidak tertampung di Monas.

(baca: Aksi 2 Desember Akan Diisi Ceramah dan Doa Bersama)

Acara doa bersama akan dimulai pukul 8.00 WIB hingga diakhiri shalat Jumat berjamaah.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com