Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UMKM Mengadu ke Jokowi karena Kena Pajak "Double"

Kompas.com - 25/11/2016, 15:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha mikro, kecil dan menengah merasa dibebankan pajak dua kali dalam program amnesti pajak.

Hal itu pun diadukan ke Presiden Joko Widodo saat bertemu di Istana Merdeka, Jumat (25/11/2016).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjelaskan, para pengusaha mengaku, membayar tarif tebusan untuk UMKM sebagai badan usaha dan tarif tebusan untuk perorangan.

Tarif tebusan untuk badan UMKM diketahui sebesar 0,5 persen. Sementara, tarif tebusan untuk perorangan termin kedua amnesti pajak sebesar 3 persen.

"Teman-teman pengusaha mengusulkan, untuk UMKM 0,5 persen, oke. Tapi untuk perorangan diusulkan disamakan saja menjadi 0,5 persen," ujar Puspayoga usai pertemuan.

(Baca: UMKM Mengeluh Tingginya Pajak, Jokowi Langsung Telepon Dirjen Pajak)

Presiden langsung mengkomunikasikan permintaan pengusaha itu kepada Direktur Jenderal Pajak. Meski demikian, belum ada keputusan soal itu.

Dirjen Pajak masih mengkaji permintaan itu karena nilai tarif tebusan itu merupakan perintah undang-undang.

Pengusaha yang bergerak di produk sepatu dan asesoris, Anto Suroto menambahkan, dirinya yakin daya saing dunia usaha mikro, kecil dan menengah tanah air meningkat jika tarif tebusan, khususnya untuk perorangan pelaku UMKM, diturunkan.

"Kalau bisa, khususnya untuk perorangan UMKM sampai akhir periode (amnesti pajak), bisa 0,5 persen saja. Itu sangat membantu teman-teman UMKM dan pasti akan berduyun-duyun sadar pajak," ujar Anto.

(Baca: Pelaku UMKM Berharap Hasil "Tax Amnesty" untuk Bangun Infrastruktur Logistik)

Jumat siang, Presiden menerima sebanyak 30 pengusaha mikro, kecil dan menengah Indonesia. Para pengusaha ini terdiri dari berbagai produk, mulai dari garmen, kuliner, kerajinan tangan furniture hingga perdagangan ritel.

Sejumlah pengusaha yang hadir, antara lain Fifi Lutfia pemilik Fifi Collection, Muhammad Ammar Kana pemilik Bambu Clothing, Iga Riana Yuriati pemilik handicraft Garuda Bali dan Haridah pemilik Bakso Bakar Mamah.

Kompas TV Dirjen Pajak Terus "Blusukan" Ajak Ikut Amnesti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com