Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Tidak Usah Lagi Unjuk Rasa

Kompas.com - 17/11/2016, 14:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan aksi demo terkait Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tuntutan mereka untuk melanjutkan proses hukum terhadap Ahok sudah dipenuhi.

Polisi meningkatkan status kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok ke tahap penyidikan dan menetapkannya sebagai tersangka.

"Tidak usah lagi unjuk rasa. Lebih baik fokus saja pada pengawasan dan pengawalan penyelidikan ini," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Ia mengatakan, jika digelar aksi lanjutan, dikhawatirkan akan bergeser dari tujuan sebenarnya.

Pada demo 4 November lalu, massa menuntut proses hukum terhadap Ahok.

Oleh karena itu, tak perlu lagi ada aksi karena polisi sudah melakukan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan.

"Kami khawatir ada penyusupan agenda-agenda lain yang tentunya justru membuat masyarakat bisa lebih mengganggu dan pengamanan juga terganggu," kata Boy.

Boy mengatakan, aksi demo yang berujung ricuh seperti sebelumnya membuat aspirasi tak tersampaikan secara efektif.

Ia meminta masyarakat tak lagi bergejolak sambil menunggu proses hukum selanjutnya. 

"Masyarakat harus mendukung pilkada yamg aman, damai. Proses ini sudah memasuki masa kampanye yang butuh suasana yang kondusif," kata Boy.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pihak kepolisian sudah mendapat informasi bahwa akan ada aksi unjuk rasa pada 25 November 2016 mendatang.

Tito memastikan Polri akan melakukan antisipasi agar aksi unjuk rasa pada 25 November mendatang berlangsung dengan tertib dan kondusif.

Meski demikian, kata Tito, belum ada permintaan izin resmi yang masuk ke pihak kepolisian terkait aksi unjuk rasa pada 25 November itu.

Presiden Joko Widodo berharap tak ada lagi unjuk rasa lanjutan untuk menuntut proses hukum terhadap calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dituduh melakukan penistaan agama.

Unjuk rasa pertama digelar pada 24 Oktober 2016 di depan Balai Kota, Jakarta, dan dilanjutkan ke Istana dengan massa yang lebih besar pada 4 November 2016.

Kompas TV Safari Presiden Jokowi Seusai 4 November (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com