Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Djan Faridz Akan Evaluasi Dukungan terhadap Ahok-Djarot

Kompas.com - 14/11/2016, 07:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi dukungan terhadap pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta.

Keputusan terkait evaluasi dukungan tersebut akan diambil pada waktu dekat.

"Iya, (dukungan) akan kami evaluasi dan kaji lagi. Dalam pekan ini kami akan rapatkan," tutur Dimyati melalui pesan singkat, Senin (14/11/2016).

Beberapa alasan melatarbelakangi evaluasi sikap PPP kubu Djan tersebut. Salah satunya karena isu dugaan penistaan agama yang berujung pada demonstrasi besar-besaran 4 November lalu.

Dimyati menuturkan, sejumlah alim ulama dan konstituen PPP juga mengusulkan agar dukungan terhadap pasangan Ahok-Djarot dikaji dan dievaluasi.

"Kami juga mau melihat arah pemerintah, terutama presiden," ujarnya.

Namun, ia belum dapat memastikan apakah dukungan PPP Djan nantinya akan beralih kepada pasangan Agus Harimurti Yudhoyo-Sylviana Murni yang didukung PPP Romahurmuziy.

"Masih perlu dirapatkan dulu apakah kami sejalan dengan PPP Romi yang dukung nomor 1," kata Anggota Komisi I DPR itu.

PPP versi Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ahok-Djarot pada Senin (17/10/2016) lalu.

(Baca juga: Djan Faridz: Kenapa Harus Takut kalau Saya Dukung Ahok?)

Langkah ini berbeda dengan PPP kubu Romahurmuziy yang mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Nama Dimyati Natakusumah juga masuk ke dalam daftar tim juru bicara tim pemenangan pasangan Ahok-Djarot pada pertengahan Oktober lalu.

(Baca: Sekjen PPP Kubu Djan Faridz Jadi Jubir Ahok-Djarot)

Ketua tim pemenangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan bahwa nama Dimyati belum tercantum dalam susunan anggota tim pemenangan yang telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. 

Kompas TV PPP Kubu Djan Faridz Dukung Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com