Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Diharap Tak Reaktif Sikapi Terpilihnya Donald Trump

Kompas.com - 11/11/2016, 21:54 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diharap tak reaktif menyikapi terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Terlebih, dalam menyikapi janji Trump yang membawa sentimen negatif ketika kampanye.

Peneliti Syarikat Indonesia, Ananto Sulistyo, menilai sentimen yang dinyatakan Donald Trump hanya sebatas retorika. Belum tentu sentimen negatif itu akan diterapkan.

Sentimen Trump, kata Ananto, hanya digunakan mencari popularitas untuk meningkatkan elektabilitasnya selama pilpres.

"Yang kemarin itu kan tetap bagaimana pun hanya untuk cari massa," ujar Ananto saat diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Menurut Ananto, kampanye negatif tak hanya dilakukan oleh Trump. Banyak calon pemimpin kerap melakukan kampanye tersebut di seluruh dunia.

"Kalau kampanye bombastis yang negatif kan banyak yang melakukan itu," kata Ananto.

Selain itu, Ananto memprediksi sentimen Trump akan banyak diperdebatkan dalam internal kabinetnya nanti. Sebab, pejabat yang akan duduk dalam kabinet Trump kemungkinan masih didominasi orang-orang konservatif.

"Dia akan berhadapan dengan birokrasinya sendiri dan ada banyak dewan pertimbangan di Amerika," tutur Ananto.

Untuk itu, Ananto berharap pemerintah menunggu satu sampai dua bulan sebelum membuat kebijakan luar negeri menyikapi terpilihnya Trump.

"Saya pikir untuk kebijakan negara masih harus menunggu satu sampai dua bulan menyikapi terpilihnya Trump," kata Ananto.

Trump resmi terpilih sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat usai mengungguli Hillary Clinton.

Kemenangan tersebut menjadikan Trump sebagai orang pertama tanpa pengalaman politik apa pun yang diberi mandat sebagai presiden AS.

Kompas TV Donald Trump Resmi Menjadi Presiden AS ke-45
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com