Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Ajukan Nama Anggota Eksekutif Interpol

Kompas.com - 09/11/2016, 17:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - China dan Namibia mengajukan calon untuk memperebutkan kursi Presiden Interpol pada sidang Interpol tahun ini.

Rencananya, pemilihan presiden Interpol digelar pada hari terakhir sidang umum, Kamis (10/11/2016).

Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno mengatakan calon yang terpilih bakal menggantikan Presiden Interpol Mireille Ballestrazzi yang masa jabatannya berakhir tahun ini. 

"Presiden Interpol calonnya sudah mengerucut China dan Namibia. Sekarang dua calon itu sudah siap karena presiden Interpol akan habis masa jabatannya," ujar Dwi dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (9/11/2016).

Dwi mengatakan, Indonesia tak mengajukan nama untuk ikut bersaing dalam perebutan kursi Presiden. Namun, kata dia, RI sudah menyiapkan nama untuk menjadi anggota komite eksekutif Interpol.

"Mungkin nanti ada tiga atau empat nama kemudian diberitahu siapa yang dipilih," kata Dwi.

Dwi mengatakan, calon anggota komite yang diajukan harus terlebih dulu mengikuti tes dan assessment. Para calon juga harus melewati serangkaian proses seleksi.

Yang jelas, kata dia, anggota komite eksekutif dari Indonesia tidak harus merupakan polisi. "Tapi juga penegak hukum dari kementerian bisa," kata Dwi.

Sebelumnya, Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri Brigadir Jenderal Pol Johanis Asadoma mengatakan, Indonesia bisa memperoleh sejumlah keuntungan jika berada dalam keanggotaan komite eksekutif.

Salah satunya yakni merancang rencana kerja Interpol.

"Dapur untuk mengelola semua program-program kerja Interpol itu ada di executive comitte. Keuntungannya kita bisa terlibat di situ, kita membawa nama bangsa Indonesia ke dunia internasional," kata Johanis.

Johanis mengatakan, Interpol merupakan organisasi terbesar kedua setelah Persatuan Bangsa Bangsa.

Jika ada perwakilan, Indonesia akan dikenal di kancah internasional.

Tak hanya itu, Indonesia bisa lebih mudah melakukan koordinasi terkait misi negara sendiri.

"Dengan adanya personil kita di sana maka akan lebih cepat koordinasi dan implementasi di lapangan," kata dia.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com