Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Segera Bentuk Tim Pengawas Hukum Kerusuhan 4 November

Kompas.com - 08/11/2016, 15:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR akan segera membentuk Tim Pengawas Proses Hukum Kerusuhan 4 November 2016.

Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam aksi damai 4 November bermunculan berbagai pandangan dan sikap. Lalu timbul polemik yang meresahkan warga.

Tim pengawas, kata Sufmi, dibentuk agar publik mendapat ketenangan dan kepastian hukum.

"Tujuan dari Tim Pengawas ini adalah agar siapapun di negeri ini tidak boleh ada yang bisa mempermainkan hukum dan atau mengintervensi proses hukum yang menyebabkan keadilan di negeri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar Dasco melalui keterangan tertulis, Selasa (8/11/2016).

(Baca: Jokowi Berterima Kasih Polisi Solid Kawal Demo 4 November)

Dasco menambahkan, tim pengawas tersebut juga dibentuk untuk mengawasi agar tak ada warga negara yang dikriminalisasi dan dijadikan kambing hitam untuk menutupi orang yang bersalah.

"Serta untuk memastikan dan menjamin proses hukum di negara ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga rakyat percaya bahwa keadilan dan kepastian hukum masih ada di Negara ini," ujar Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengatakan setidaknya ada tiga hal yang ingin didalami Komisi III terkait aksi demonstrasi 4 November 2016 lalu.

Pertama, siapa otak yang membuat situasi menjadi rusuh. Sebab, pada awalnya aksi berlangsung tertib dan damai.

Kedua, tindakan kepolisian yang melepaskan gas air mata kepada demonstran.

"Jadi siapa yang memancing keributan? Gas air mata itu lah mulai ricuh. Pembubaran paksa saat penyemprotan itu," kata Desmond.

(Baca: Kapolda Metro Jaya Pastikan Tetap Cari Pelaku Kerusuhan)

Ketiga, pernyataan presiden mengenai "aktor politik" di balik kerusuhan yang terjadi pada malam hari aksi tersebut dilangsungkan.

"Aktor politik kan ada suatu orang yang berkonspirasi jahat yang menggerakan ini. Kalau orang lapangan, Habib Rizieq, Fadli Zon, itu bukan aktor politik yang menyulut kerusahan. Karena mereka di lapangan tidak menciptakan kerusuhan, kok. Statement Pak Jokowi ketinggian itu," tuturnya.

Terkait kejadian tersebut, Komisi III akan langsung melaksanakan rapat kerja usai masa reses nanti. "Sesudah reses tanggal 15 kami akan rapat," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Aksi 4 November berlangsung damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun satu jam setelahnya, kericuhan pecah. Sejumlah pedemo dan polisi dilarikan ke rumah sakit. 

Polisi sudah menangkap pihak-pihak yang dianggap provokator kericuhan. Di antaranya Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Indonesia dan seorang anggota HMI yang tertangkap kamera memukul barikade polisi dengan bambu. 

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kericuhan ditunggangi aktor politik. 

Kompas TV Jokowi Diminta Ungkap Aktor Politik Demo 4 November
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com