Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Segera Bentuk Tim Pengawas Hukum Kerusuhan 4 November

Kompas.com - 08/11/2016, 15:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR akan segera membentuk Tim Pengawas Proses Hukum Kerusuhan 4 November 2016.

Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam aksi damai 4 November bermunculan berbagai pandangan dan sikap. Lalu timbul polemik yang meresahkan warga.

Tim pengawas, kata Sufmi, dibentuk agar publik mendapat ketenangan dan kepastian hukum.

"Tujuan dari Tim Pengawas ini adalah agar siapapun di negeri ini tidak boleh ada yang bisa mempermainkan hukum dan atau mengintervensi proses hukum yang menyebabkan keadilan di negeri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar Dasco melalui keterangan tertulis, Selasa (8/11/2016).

(Baca: Jokowi Berterima Kasih Polisi Solid Kawal Demo 4 November)

Dasco menambahkan, tim pengawas tersebut juga dibentuk untuk mengawasi agar tak ada warga negara yang dikriminalisasi dan dijadikan kambing hitam untuk menutupi orang yang bersalah.

"Serta untuk memastikan dan menjamin proses hukum di negara ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga rakyat percaya bahwa keadilan dan kepastian hukum masih ada di Negara ini," ujar Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengatakan setidaknya ada tiga hal yang ingin didalami Komisi III terkait aksi demonstrasi 4 November 2016 lalu.

Pertama, siapa otak yang membuat situasi menjadi rusuh. Sebab, pada awalnya aksi berlangsung tertib dan damai.

Kedua, tindakan kepolisian yang melepaskan gas air mata kepada demonstran.

"Jadi siapa yang memancing keributan? Gas air mata itu lah mulai ricuh. Pembubaran paksa saat penyemprotan itu," kata Desmond.

(Baca: Kapolda Metro Jaya Pastikan Tetap Cari Pelaku Kerusuhan)

Ketiga, pernyataan presiden mengenai "aktor politik" di balik kerusuhan yang terjadi pada malam hari aksi tersebut dilangsungkan.

"Aktor politik kan ada suatu orang yang berkonspirasi jahat yang menggerakan ini. Kalau orang lapangan, Habib Rizieq, Fadli Zon, itu bukan aktor politik yang menyulut kerusahan. Karena mereka di lapangan tidak menciptakan kerusuhan, kok. Statement Pak Jokowi ketinggian itu," tuturnya.

Terkait kejadian tersebut, Komisi III akan langsung melaksanakan rapat kerja usai masa reses nanti. "Sesudah reses tanggal 15 kami akan rapat," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Aksi 4 November berlangsung damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun satu jam setelahnya, kericuhan pecah. Sejumlah pedemo dan polisi dilarikan ke rumah sakit. 

Polisi sudah menangkap pihak-pihak yang dianggap provokator kericuhan. Di antaranya Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Indonesia dan seorang anggota HMI yang tertangkap kamera memukul barikade polisi dengan bambu. 

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kericuhan ditunggangi aktor politik. 

Kompas TV Jokowi Diminta Ungkap Aktor Politik Demo 4 November
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com