Komisi III: Melanggar Hukum jika Gelar Perkara Ahok Dilakukan secara Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, proses gelar perkara di kepolisian tidak boleh dilakukan secara terbuka.

Menurut dia, hal ini melanggar prinsip hukum.

Pernyataan tersebut diungkapkan Benny terkait rencana kepolisian melakukan gelar perkara penyelidikan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara terbuka.

"Itu melanggar asas due process of law. Yang terbuka untuk umum itu hanya sidang di pengadilan," kata Benny saat dihubungi, Senin (7/11/2016).

Selain dianggap melanggar prinsip hukum, gelar perkara yang dilakukan secara terbuka dinilainya dapat diartikan bahwa kepolisian telah mengambil alih kewenangan hakim di pengadilan.

(Baca: Polri Pastikan Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka)

Benny mengatakan, gelar perkara secara terbuka sama saja membiarkan rakyat mengadili Ahok dan berpotensi mengakibatkan disintegrasi.

"Harus tertutup. Jangan pernah dilakukan terbuka untuk umum. Presiden juga jangan mengintervensi kepolisian," kata politisi Partai Demokrat itu.

"Publik juga harus tahan diri, jangan jadi pengadilan rakyat. Kasihan Ahok nanti," lanjutnya.

Polri akan melakukan gelar perkara penyelidikan kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara terbuka kepada media dan sejumlah pihak terkait. 

(Baca: Gelar Perkara Kasus Ahok Kemungkinan Dilakukan Minggu Ketiga November)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, gelar perkara dilakukan terbuka untuk menghindari kecurigaan adanya intervensi terhadap penyelidikan kasus tersebut.

Boy mengakui bahwa ini kali pertama Polri melakukan gelar perkara terbuka.

Biasanya, gelar perkara berlangsung tertutup dan hanya dilakukan bersama kejaksaan. 

Namun, penyelidikan ini dianggap pengecualian karena sangat menyedot perhatian masyarakat.