Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya Larang Demonstran Masuk ke Kompleks DPR

Kompas.com - 05/11/2016, 02:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Demonstran memadati area halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/11/2016) malam dan masih terus bertahan hingga Minggu (5/11/2016) dini hari.

Mereka memaksa masuk ke dalam Kompleks Parlemen untuk bertemu Pimpinan DPR/MPR dan menyampaikan aspirasi mereka.

Namun, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Iriawan melarang para demonstran masuk ke Kompleks DPR.

"Batas orasi juga sudah ada. Di balik pagar ini (gerbang DPR). Sebetulnya malam ini juga tidak boleh (karena izin demo hanya hingga Jumat pukul 18.00 WIB)," kata Iriawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

(Baca: Fahri: Fadli Zon Sedang Negosiasi agar Massa Diperbolehkan Masuk ke Gedung DPR)

Senada dengan Iriawan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksamana menegaskan demonstran tak boleh menginjakan kakinya di Gedung Parlemen.

Meski begitu, pihak aparat tak akan menggunakan cara kekerasan untuk memulangkan para demonstran.

"Ya enggak boleh (masuk). Mau menyampaikan aspirasi segala macam (boleh) tapi kan hari ini kan sudah malam. Waktu orang istirahat. Malam Sabtu itu malam libur," kata Teddy.

Adapun demonstrasi yang digelar sejak Jumat siang di sekitaran Istana Negara menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki TJahaja Purnama atau Ahok diproses hukum karena dianggap sudah menista agama.

Aksi yang tadinya berlangsung damai, berujung rusuh. Terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. 

Baru pada malam hari, demonstran beralih ke gedung DPR. 

Kompas TV JK: Proses Hukum Ahok akan Cepat & Tegas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com