"Jangan Rusak Pilkada dengan Isu SARA!"

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil menggulirkan petisi "Jangan rusak Pilkada dengan isu SARA!" di laman change.org.

Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Hingga pukul 17.10 WIB, Selasa (1/11/2016), petisi ini didukung 6.408 orang.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, Pilkada merupakan proses pemilihan pemimpin yang tidak menimbulkan kecemasan masyarakat.

Menurut dia, Pilkada seharusnya memberikan ruang bagi setiap warga untuk bersikap kritis, rasional, dan bebas dalam menentukan pilihan.

Namun, Hendardi menilai, yang terjadi di ruang publik, khususnya dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, justru sebaliknya. 

Isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) digunakan untuk menghimpun dukungan dan menundukkan lawan politik.

"Kita semua merasakan seolah-olah kita kembali pada situasi sebelum Sumpah Pemuda dicetuskan 88 tahun yang lalu," kata Hendardi, saat membacakan petisi, di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Menurut Hendardi, hubungan sosial masyarakat Indonesia, terganggu sehingga mengikis kebhinekaan dan perdamaian.

"Bangsa Indonesia dibentuk dan terbentuk karena kebhinekaannya. Fakta sosio-antropologis bangsa yang plural itulah yang menjadi kekuatan dan kekayaan kita sebagai bangsa," ujar Hendardi.

Petisi ini digagas aliansi masyarakat dari lintas golongan.

Mereka antara lain akademisi Yudi Latif; Ketua Setara Institute Hendardi; Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al Tauhid Cirebon KH Husein Muhammad; pendiri Public Virtue Institute Usman Hamid; Kooordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Pegiat Gusdurian Allisa Wahid; dan Direktur Imparsial Al Araf (Imparsial).