Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Upaya Pemerintah Jokowi Jaga Wilayah Natuna

Kompas.com - 27/10/2016, 14:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, aktivitas pertahanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, semakin meningkat selama dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu terjadi karena mobilisasi tentara dan alutsista ke daerah itu.

"Tiga angkatan TNI kita sudah ke sana (TNI AU, TNI AD dan TNI AL)," ujar Ryamizard di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

(baca: Dukung Kesiapan Latihan di Natuna, Yonbekang TNI AD Kirim Leopard dan Pasukan)

Khusus TNI Angkatan Darat, akan ditempatkan satu batalyon Raider di Natuna. Sementara itu, masing-masing akan ditempatkan satu kompi pasukan elite TNI AU Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) dan pasukan elite TNI AL Marinir.

"Ada tiga kapal Sea Raider untuk mendukung mereka kejar-kejaran di laut," ujar dia.

Kedua, yakni keberadaan landasan pesawat tempur dan pesawat komersil serta perangkat pertahanan lainnya juga ditempatkan di sana.

(baca: Saat Menteri Susi "Tawar-menawar" dengan Jokowi soal Kawasan Perikanan Natuna...)

Saat ini, baru landasan dan pesawat tempur saja yang sudah dapat digunakan. Sementara, perangkat radar laut dan udara serta drone baru akan diadakan beberapa waktu mendatang.

"Jadi apa yang terjadi di Laut China Selatan bisa kita lihat. Kelihatan ada yang masuk, tinggal kejar saja," ujar Ryamizard.

Ke depan, pemerintah juga akan membangun pelabuhan dan melebarkan jalan-jalan di Natuna.

Hal tersebut demi percepatan pertumbuhan ekonomi di salah satu kabupaten terluar di Indonesia tersebut.

"Natuna itu ibaratnya pintu depan. Kalau orang lihat kok pintu depannya enggak ada yang jaga, jangan begitu. Apalagi dari konflik (Laut China Selatan) ini, walaupun kita tidak terlibat konflik di dalamnya tapi tetap harus ada yang jaga," ujar Ryamizard.

Kompas TV Perairan Natuna Jadi Incaran Pencuri Ikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com