Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trimedya: Pak SBY Harus Menegur Syarief Hasan

Kompas.com - 26/10/2016, 16:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegur Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Ia menanggapi pernyataan Syarief yang beberapa waktu lalu meminta Jaksa Agung HM Prasetyo juga menanyakan kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Pembunuhan Munir.

Syarief menilai, Megawati juga perlu ditanya karena pembunuhan Munir terjadi pada era pemerintahannya.

"Pak SBY harus menegur Syarief Hasan yang mengeluarkan statement di luar substansi," kata Trimedya, di Komplels Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

"Bagi kami, dia tidak mengerti dan tidak mengikuti alur ini. Jadi jangan asal ngomong dengan bilang ibu Mega harus dipanggil terkait TPF," lanjut dia.

(Baca: Demokrat Minta Jaksa Agung Juga Tanya Megawati soal Kasus Munir)

Trimedya menganggap hilangnya dokumen asli TPF merupakan keteledoran.

Ia juga mengimbau agar SBY memanggil semua pembantunya yang saat itu memegang dokumen tersebut.

Mantan Sekretaris Kabinet/Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, mengatakan, secara simbolik, naskah pertama diserahkan kepada SBY selaku Presiden.

Sisanya dibagikan ke pejabat terkait, yakni Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menkumham, dan Sekretaris Kabinet.

Pemerintahan SBY akan menyerahkan dokumen TPF kepada pemerintahan Joko Widodo. Namun, dokumen yang diberikan hanya berupa salinan.

"Di RT saja arsip-arsip pasti disusun lebih bagus, masa negara bisa kehilangan arsip ini sesuatu agak janggal," kata Trimedya.

Sebelumnya, Syarief Hasan mengaku heran mengenai kesulitan pemerintah menemukan dokumen asli TPF Munir.

Ia mempertanyakan pihak-pihak yang mengaku tidak puas dengan tindak lanjut pengungkapan kasus itu pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia turut mengomentari rencana Jaksa Agung HM Prasetyo menghadap SBY.

Syarief menyarankan agar Prasetyo juga menanyakan kepada Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.

"Karena itu kan kejadiannya pada era Megawati, bukan era Pak SBY. Pak SBY yang punya inisiatif buat TPF," kata Syarief.

Kompas TV Ketua MPR: Masalah TPF Munir Jangan Dipolitisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com