Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kawah Candradimuka Kepemimpinan Nasional Ada di Daerah

Kompas.com - 24/10/2016, 09:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dulu, mimpi menjadi presiden mungkin hanya dimiliki oleh mantan jenderal, ketua umum partai, pengusaha, dan tokoh nasional lainnya.

Itu terlihat dari nama-nama calon presiden usai runtuhnya Orde Baru yang didominasi empat golongan tadi.

Ya, sepanjang 1999 hingga 2009, beberapa nama seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla masih setia menghiasi panggung politik nasional.

Namun, terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada 2014 meninggalkan tren politik baru. Konstelasi politik nasional berubah. Kini bukan lagi ketua umum partai, mantan jenderal, dan pengusaha yang berpeluang besar menjadi presiden, melainkan kepala daerah.

Di media sosial yang menjadi salah satu ruang publik terbesar, masyarakat bahkan tak lagi mengelu-elukan tokoh nasional sebagai calon presiden.

Nama-nama yang kerap muncul menjadi buah bibir selaku calon presiden juga berasal dari kepala daerah. Sebut saja Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan beberapa nama lainnya yang kerap muncul menghiasi lini masa media sosial.

Mereka kerap menjadi bahan perbincangan karena aksinya di lapangan yang langsung dirasakan warga. Bahkan tak jarang warga menyebut mereka sebagai calon presiden Indonesia di masa depan.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyatakan, tren ini cenderung menguat hingga pemilu presiden 2019 mendatang.

"Itu pula misalnya kita melihat Pak SBY mengkader anaknya (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk ke Jakarta karena trennya memang begitu," kata Hanta dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Calon presiden bukan lagi mantan jenderal dan ketua umum partai tetapi kepala daerah yang dipersepsikan berprestasi," ujar dia.

Tren ini bisa jadi menunjukkan pola baru regenerasi kepemimpinan nasional. Jika dulu regenerasi kepemimpinan nasioanal selalu berasal dari mereka yang berkiprah di pusat, kini daerah justru menjadi kawah candradimuka.

Beberapa negara dengan predikat peradaban demokrasi yang maju seperti Amerika Serikat (AS) telah memulai tren regenerasi kepemimpinan nasional seperti ini.

Sebagian presiden AS sebelumnya memang seorang gubernur, seperti Franklin Delano Roosevelt (New York), Bill Clinton (Arkansas), dan George Walker Bush (Texas).

Hanta menuturkan, tren kepala daerah berprestasi menjadi calon presiden dimulai sejak 2012. Jokowi memang menjadi simbol dalam hal ini.

Ia membangun karier politik dari daerah, tepatnya di Solo, lantas perlahan merangkak ke tingkat nasional usai terpilih dan memimpin Jakarta selama dua tahun.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com