DPR Minta agar "Situation Room" Kepresidenan Tak Bocor, Misalnya oleh Wikileaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan berencana memperbarui situation room kepresidenan. Meski belum diajukan, rencana anggaran pembaruan itu telah dikomunikasikan dengan Komisi II DPR RI.

Anggota Komisi II DPR, Selasa (18/10/2016), telah datang meninjau ruangan itu. Dalam kunjungannya, Komisi II DPR RI memberikan tiga catatan penting kepada eksekutif terkait pembaharuan ruang pusat kendali kepresidenan tersebut.

"Pertama, kami menekankan keamanan dari situation room ini," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy usai peninjauan.

Mengingat ruangan itu akan menjadi pusat kendali dan lintas kordinasi antara presiden dengan kementerian/lembaga serta dengan pemerintah daerah, keamanannya harus terjaga dan terjamin.

"Kami tidak ingin menemukan, misalnya tiga bulan, satu tahun atau dua tahun ke depan itu dibocorkan oleh Wikileaks, misalnya," ujar Lukman.

Kedua, Komisi II meminta agar situation room itu memprioritaskan pada konflik lahan.

Catatan Komisi II, konflik lahan di penjuru Indonesia sudah sangat membahayakan integrasi bangsa karena potensi konflik horizontal yang tinggi.

Ketiga, Komisi II juga meminta agar situation room itu memprioritaskan tensi konflik Pilkada, secara khusus di Aceh dan Papua.

"Supaya hal semacam itu dipantau dan diantisipasi dari awal kemungkinan potensi konfliknya. Khususnya Aceh," ujar Lukman.

(Baca juga: Komisi II DPR Janji Setujui Penambahan Anggaran "Situation Room" Kepresidenan)

Hingga saat ini Komisi II DPR belum mengetahui berapa anggaran yang diajukan eksekutif untuk memperbarui situation room itu.

Namun, Lukman memastikan bahwa Komisi II siap untuk menyetujui penambahan anggaran itu.

"Kami melihat harus dioptimalkan dari sisi anggaran di 2017 supaya situation room ini bisa menggambarkan kebesaran NKRI. Harus di-support oleh anggaran yang besar," ujar Lukman.