Freddy: Masyarakat Papua Mengeluh Tak Rasakan Manfaat Dana Otsus dan APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh masyarakat Papua yang tergabung dalam Senior Papuan Citizen Forum bertemu Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016) siang.

Dalam audiensi tersebut, mereka mengutarakan beberapa persoalan di Papua yang harus menjadi perhatian Pemerintah.

Salah satunya adalah pengawasan penggunaan dana otonomi khusus (otsus) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah tokoh masyarakat yang juga pernah menjabat Gubernur Papua periode 1998-2001, Freddy Numberi, mengatakan, pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh Pemerintah pusat belum menyentuh langsung perekonomian masyarakat bawah.

Di sisi lain, jumlah dana yang dimiliki pemerintah daerah begitu besar, namun masyarakat kerap mengeluh tidak merasakan manfaat dari pengelolaan dana tersebut.

(Baca: Gubernur Papua Bangga Jokowi Berkunjung Empat Kali dalam Dua Tahun)

"Pembangunan infrastruktur atau secara fisik memang ada, tapi pembangunan yang menyentuh langsung ekonomi masyarakat bawah belum terlihat," ujar Freddy.

Freddy menambahkan, total dana yang berasal dari dana otsus dan APBD Papua berjumlah Rp 69 triliun.

Dari jumlah itu, tidak seluruhnya memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

Sektor pendidikan dan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi masyarakat, menurut Freddy, masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

(baca: Jokowi Instruksikan Semua Kecamatan di Papua Terang Benderang pada 2019)

"Uang yang begitu banyak tentu masyarakat bertanya kenapa sekolah masih saja susah, berarti uangnya ke mana? Ini yang menjadi tantangan pemerintah untuk menjawab, dengan uang yang segitu banyak tapi masyarakat mau sekolah kok susah, mau ke rumah sakit kok susah," kata Freddy.

Freddy menilai, terhambatnya pembangunan yang komprehensif di Papua karena lemahnya pengawasan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, dia meminta Pemerintah Pusat melakukan pembenahan di sektor penegakan hukum dan menciptakan program-program nyata yang menyentuh masyarakat.

(baca: Harga BBM di Papua Selangit, Jokowi "Sentil" Dirut Pertamina)

Hal tersebut dilakukan agar dana yang dimiliki bisa dikelola dengan baik dan tidak muncul indikasi adanya korupsi dalam pengelolaan dana di Papua.

"Uang begitu banyak harus dijawab dengan program-program nyata yang langsung menyentuh ke masyarakat. Kami berharap persoalan hukum di Papua lebih baik, seperti kasus korupsi dan sebagainya itu dituntaskan," kata Freddy.