Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP Kubu Djan Faridz Tak Ambil Pusing Kritik PPP Kubu Romi

Kompas.com - 17/10/2016, 19:24 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah tak mau reaktif terkait kritik yang dilontarkan PPP kubu Romahurmuziy.

Kritik tersebut mengenai pengatasnamaan PPP oleh kubu Djan dalam deklarasi dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta.

Dimyati mengklaim kepengurusan PPP yang resmi adalah kubu Djan. Ini dia buktikan dengan masih dikuasainya Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"Ini Kantor PPP di sini loh (Jalan Diponegoro). Ini kantor pusat dari sejak awal. Ini kantor resmi," ujar Dimyati di depan Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (17/10/2016).

(Baca: Romi: Dukungan Djan Faridz untuk Ahok-Djarot Ibarat Tong Kosong Nyaring Bunyinya)

Selain itu, Dimyati juga mengklaim bahwa Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang dikantongi kubu Djan lebih tinggi kedudukannya ketimbang SK Kemenkumham yang dimiliki kubu Romahurmuzy.

Kubu Djan mengantongi Putusan MA Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tertanggal 2 November 2015.

Dalam putusan itu, MA membatalkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya yang menunjuk Romahurmuzy sebagai ketua umum.

MA juga memutuskan bahwa pengurus yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta dengan Djan Faridz sebagi Ketua Umum DPP PPP.

Sedangkan, kubu Romi berlandaskan pada Surat Keputusan Menkumham dengan nomor M.HH-06.AH.11.012016.

SK tersebut mengesahkan kepengurusan kepengurusan DPP PPP kubu Romahurmuzy. "Hukum MA itu kan setara Undang-undang," kata Dimyati.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta Djan Faridz untuk tak lagi mengatasnamakan PPP.

(Baca: Romahurmuziy Minta Djan Faridz Berhenti Bawa Nama PPP)

Ia mengatakan, Djan tidak memiliki keabsahan yuridis-administratif, tak ada otoritas moral, dan tak ada sejarah nilai sebagai kader PPP.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin Djan Faridz mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Senin (17/10/2016).

Kompas TV Djarot: Dukungan PPP Berkat Kinerja Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com