Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Kubu Djan Faridz Akui Dukung Ahok agar Dapat Pengakuan Jokowi

Kompas.com - 12/10/2016, 20:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, mengakui, pihaknya mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 dengan harapan mendapatkan pengakuan dari Presiden Joko Widodo.

"Siapa sih yang enggak mau dinilai positif oleh Presiden, kepala negara, sah-sah saja," kata Dimyati, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/10/2016).

Hal tersebut disampaikan Dimyati menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli menyatakan curiga bahwa Djan Faridz mendukung Ahok karena ingin mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai PPP yang sah.

Dengan mendukung Ahok, kata Fadli, pihak Djan ingin mengambil hati pemerintah.

(Baca: Fadli Zon: Djan Faridz Dukung Ahok untuk Merayu Jokowi)

Namun, Dimyati menekankan bahwa tujuan utama pihaknya mendukung Ahok-Djarot adalah untuk kebaikan Jakarta.

Menurut dia, kinerja pasangan petahana selama ini sudah sangat baik dan mengakomodir kepentingan umat Muslim.

"Intinya ini untuk kepentingan Jakarta, kan saya ini bersahabat dengan Pak Jokowi sudah lama juga. Apalagi dengan Ahok. Saya kalau enggak bersahabat dengan Ahok, sudah nyalon Gubernur Jakarta," ujar Dimyati.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa bertemu Ahok karena kesibukannya.

Dalam waktu dekat, PPP Djan akan bertemu Ahok untuk menyampaikan dukungan secara resmi. 

Dimyati mengatakan, PPP juga akan membuat kontrak politik yang menyatakan Ahok harus membela kepentingan umat Islam. Setelah itu, akan dilakukan deklarasi secara resmi.

"Deklarasinya kami targetkan pekan depan lah," ujar Dimyati.

Adapun, PPP yang diakui pemerintah dan memegang surat keputusan Menteri Hukum dan HAM saat ini adalah yang dipimpin Romahurmuziy atau Romy.

SK dikeluarkan oleh Menkumham setelah digelar Muktamar Islah di Asrama Haji April 2016 lalu yang menghasilkan Romy sebagai ketua umum dan Arsul Sani sebagai Sekjen.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com