Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Tegaskan Dirinya Tak Terlibat dalam Korupsi KTP Elektronik

Kompas.com - 05/10/2016, 18:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menegaskan dirinya sama sekali tak terlibat dalam kasus korupsi KTP Elektronik yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun.

Hal itu disampaikan Novanto menanggapi rencana pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami lebih jauh kasus tersebut.

"Dari dulu sudah saya katakan, saya tidak terlibat apapun dalam kasus KTP elektronik, apalagi sampai menerima fee dalam jumlah besar, tidak pernah," ujar Novanto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (5/10/2016).

Ia menilai kemunculan namanya dalam kasus korupsi KTP elektronik pun tidak jelas. Dia merasa tak pernah punya keterkaitan dengan proyek KTP elektronik.  

Nama Novanto muncul setelah disebut terlibat dalam proyek KTP elektronik oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Namun Novanto mengaku tak mau ambil pusing terkait kicauan Nazaruddin. Menurut Novanto, yang terpenting saat ini tak ada bukti kuat yang mengaitkan dirinya dalam proyek KTP elektronik tersebut.

"Silakan saja KPK panggil, yang jelas saya tidak pernah terlibat dalam proyek KTP elektronik, apa yang disampaikan Nazaruddin itu hanya potongan-potongan lama, tanyakan saja ke Pak Nazaruddin," lanjut Novanto.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil sejumlah orang yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik.

Dari beberapa nama yang akan dipanggil, dua di antaranya adalah mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

(Baca: KPK Jadwalkan Pemanggilan Gamawan Fauzi dan Setya Novanto Terkait Kasus E-KTP)

"Sedang proses schedule-lah, tapi makin cepat makin bagus," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat ditemui di Senayan, Jakarta, Sabtu (1/10/2016).

Kompas TV KPK Tetapkan Irman Tersangka Korupsi E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com