Petahana Dinilai Perlu Mendapat Perhatian Khusus Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada, sebanyak 67 pilkada diikuti oleh petahana.

Jumlah itu mencapai 66 persen dari total seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak pada Februari 2017 mendatang.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyatakan, berdasarkan pengalaman pilkada serentak pertama 2015, keberadaan petahana dalam pilkada berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah.

"Hal itu ditandai dengan adanya keterlibatan aparatur sipil negara, kampanye terselubung, pemanfaatan fasilitas publik serta penggunaan dana daerah. Semua terjadi ketika petahana maju kembali," kata Masykurudin melalui keterangan tertulis, Senin (3/10/2016).

Ia menambahkan, semua pelanggaran tadi terjadi baik secara bersama maupun saat petahana dan wakilnya pecah kongsi.

Karena itu, banyaknya petahana yang kembali ikut bertarung di Pilkada 2017 memberikan catatan yang cukup penting terkait putusan Mahkamah Konstitusi perihal kewajiban mengambil cuti bagi petahana.

Sebab, saat ini aturan cuti kampanye oleh petahana sedang disidang di Mahkamah Konstitusi. Gugatan aturan tersebut dilayangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Keputusan ini untuk memberikan kepastian sejauh mana petahana dapat terlibat dalam pengambilan keputusan daerah dimana pada saat yang sama menjadi calon di Pilkada," ujar Masykurudin.

Ia menuturkan, apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya, potensi pelanggaran yang muncul akibat faktor petahana yang mencalonkan kembali sejauh mungkin harus dihindari.

Masykurudin mengatakan, tidak boleh ada lagi keterlibatan aparatur sipil negara, penggunaan fasilitas daerah dan dana publik untuk kampanye terselubung.

Ia pun mengimbau Bawaslu bersama jajarannya agar memastikan keadilan dalam pilkada.

"Penyelenggara pilkada harus memetakan persoalan dan menyusun strategi jitu untuk menciptakan kesetaraan antar-pasangan calon," ujar Masykurudin.

"Daerah daerah yang diikuti oleh petahana perlu mendapatkan perhatian khusus, tanpa melupakan daerah lainnya," kata dia.