Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sitompul: Kenapa Enggak Berani Pecat Aku?

Kompas.com - 28/09/2016, 10:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengingatkan sejumlah kader Demokrat agar tak sembarangan bicara, menganjurkan agar ia mundur dari partai.

Partai Demokrat, kata dia, adalah milik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan milik kader-kader tertentu.

Hal tersebut menanggapi kritik beberapa kader Demokrat terkait dukungan Ruhut terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.

Pilihan Ruhut berbeda dengan keputusan partai yang mendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Terakhir, Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mempersilakan kader Demokrat yang berbeda pandangan untuk mengundurkan diri atau menempuh jalan lain.

"Partai bukan milik dia atau keluarga. Jangan dia sembarang ngomong, nanti statement dia diketawain kodoknya Pak Jokowi yang ada di Istana Bogor," kata Ruhut, saat dihubungi, Rabu (28/8/2016).

(Baca: Ibas Minta Kader yang Membelot untuk Mundur, Ini Tanggapan Hayono Isman)

Ia menegaskan siap dipecat jika pilihannya dianggap mengganggu partai.

Selama ini, lanjut Ruhut, SBY bersikap demokratis dan tak pernah memaksanya untuk mendukung calon tertentu pada Pilkada DKI.

Ruhut pun meyakini, SBY sangat menyayangi dirinya dan mengetahui bahwa tak ada kader yang berkemampuan seperti dia di Demokrat.

"Kan aku sudah bilang, (kalau) aku salah, pecat. Itu saja. Kenapa enggak berani pecat aku? Ada apa?" ucap Ruhut.

"Dia (SBY) menghormati aku punya langkah, kok. Dia saja enggak ngomong (mundur)," lanjut dia.

Ibas sebelumnya mengatakan bahwa merupakan suatu kewajaran andaikata kader partai berbeda pendapat jika keputusan belum diambil oleh internal partai.

Namun, jika partai telah membuat keputusan, kata Ibas, kader harus bersatu dan berjuang bersama.

"Ketika keputusan berjenjang, akuntabel, dan transparan sudah diambil, maka sejak itulah semua kader harus berjuang bersama, bersatu untuk menyukseskan keputusan tersebut, begitulah etika politiknya," kata Ibas, melalui keterangan tertulis, Selasa (27/9/2016).

Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com