Fahri Tak Menyangka Obrolan Pribadi dengan Ketua Majelis Syuro Berujung Pemecatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku kaget dengan keputusan Partai Keadilan Sejahtera yang memecatnya secara tiba-tiba.

Ia tak menyangka obrolan informal dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menjadi bahan pertimbangan Majelis Tahkim untuk melahirkan putusan itu.

"Memang ini ada problem di PKS sendiri. Problem-nya karena percakapan internal itu dianggap sebagai keputusan," ujar Fahri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (26/9/2016).

Fahri mengatakan, Salim mengajak bertemu melalui WhatsApp pada 1 Desember 2015, 11 Desember 2015, dan 16 Desember 2016.

Saat itu, kata Fahri, ia menganggapnya sebagai pertemuan pribadi.

"Saya bilang, tidak bisa yang begini dieksekusi di ruang publik. Karena itu komplikasinya banyak, mengikat partai lain juga mengikat lembaga lain," kata Fahri.

Fahri mengatakan, semestinya ada keterangan tertulis bahwa dirinya tengah diperiksa secara internal, bukan dengan pembicaraan tatap muka.

Ia menyesalkan percakapan tersebut kemudian dieksekusi di meja Majelis Tahkim.

(Baca juga: Tanpa Pengesahan Kemenkumham, Putusan PKS ke Fahri Dinilai Tak Sah)

Fahri menggugat PKS berdasarkan terbitnya Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 terkait pemecatan dirinya.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Majelis Tahkim yang menyatakan Fahri diberhentikan dari semua jenjang kedudukan organisasi parpol pada 11 Maret 2016.

Gugatan yang diajukan Fahri dilayangkan terhadap Majelis Syuro PKS dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS.

(Baca juga: Ketua Majelis Syuro PKS: Persoalan dengan Fahri Hamzah Sudah Selesai)

Adapun lima orang pihak tergugat adalah Wakil Ketua Majelis Takhim Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Anggota Majelis Takhim Abdi Sumaithi, dan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Abdul Muis Saadih.

Fahri juga melaporkan tiga anggota DPR dari Fraksi PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada akhir April lalu.

Dalam laporannya, Fahri menganggap ketiganya telah melakukan dua tindakan utama yang tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga terindikasi pidana.

(Baca juga: Menelisik Kesamaan Fahri Hamzah dan Steve Jobs)