Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes soal CCTV di Sel Freddy Budiman, Oknum Petugas Mengaku Jadi Hilang Kendali

Kompas.com - 15/09/2016, 15:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim gabungan pencari fakta bentukan Polri, Effendi Gazali mengaku tertarik dengan pernyataan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Liberty Stinjak saat dimintai keterangan.

Menurut Liberty, kata dia, sempat ada petugas yang meminta CCTV yang menyorot ke sel Freddy Budiman dicopot. Liberty rupanya sempat bertemu dengan petugas tersebut di lapas Nusakambangan.

"Ketika Sitinjak kembali (ke lapas) dia tidak disalami (petugas). Malah dinyatakan 'kami jadi kehilangan kendali' dan 'pakai pasang CCTV segala, sih'," kata Effendi menirukan ucapan petugas itu kepada Liberty, yang dia beberkan dalam konferensi pers di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

(Baca: Mantan Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Uang oleh Freddy Budiman )

Effendi lantas menanyakan kepada Liberty, siapa petugas yang dia maksud. Namun, Liberty enggan menjawabnya. Effendy pun enggan menyebut institusi petugas itu. Liberty mengaku telah melaporkan protes petugas itu ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Jadi wewenangnya di Kemenkumham, bukan di tim," kata Effendi.

Saat melakukan kunjungan ke Nusakambangan beberapa waktu lalu, Effendi menemukan bahwa CCTV yang mengarah ke sel Freddy tetap terpasang. Kameranya pun bekerja dengan baik.

(Baca: Ada Petugas BNN Protes Kamera CCTV Dipasang di Sel Freddy Budiman)

Sebelumnya, Liberty sudah dimintai keterangan oleh tim independen dari Badan Narkotika Nasuonal.

Liberty mengaku sempat ada petugas yang mengaku dari BNN mendatangi Lapas dan protes dengan pemasangan kamera CCTV yang ditujukan untuk mengawasi pergerakan Freddy Budiman.

Petugas BNN itu lalu mempersoalkan tentang pemasangan kamera pengawas yang dianggap tanpa koordinasi terlebih dulu. Atas protes itu, Sitinjak mengaku tidak menggubrisnya.

Kompas TV Freddy Budiman Sebut 3 Nama Dalam Video
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com