Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia, Filipina, dan Malaysia Siapkan Prosedur Patroli Maritim Bersama

Kompas.com - 14/09/2016, 20:14 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia tengah menyusun prosedur operasional pelaksanaan patroli bersama tiga negara di kawasan laut yang dinilai rentan pembajakan kapal.

Prosedur operasional tersebut akan mencangkup soal kode etik, batas wilayah yang bisa dilalui negara lain, dan koridor teritorial pengamanan laut.

"Baru kemarin dilaksanakan satu kesepakatan bersama lewat penandatanganan antara kepala negara. Saat ini sedang kami susun (prosedur operasional)," ujar Wiranto, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Wiranto menjelaskan, kesepakatan patroli maritim bersama antara Indonesia dan Filipina telah ditandatangani oleh kedua kepala negara saat Presiden Filipina Rodrigu Duterte mengunjungi Indonesia pada Jumat (9/9/2016) lalu.

Penandatanganan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan trilateral The 3rd Trilateral Defence Minister di Nusa Dua, Bali, antara Indonesia, Filipina dan Malaysia, pada Agustus lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammudin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delfin N. Lorenzana membahas langkah-langkah pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.

"Itu memang kelanjutan apa yang sudah dilaksanakan Menhan saat trilateral agreement di Bali. Kami akan melaksanakan patroli maritim bersama untuk mengawasi perairan sulu yang sangat rentan terhadap perompakan," kata dia.

Selain soal patroli maritim bersama, menurut Wiranto, dalam prosedur operasional itu juga akan diatur mengenai kewenangan suatu negara dalam menangani pelaku pembajakan.

Sebuah negara akan memiliki izin untuk melewati batas kedaulatan suatu negara saat melakukan pengejaran pelaku pembajakan.

"Misalnya, ada perampok yang kemudian lari ke perbatasan, kalau tidak ada agreement itu, kita berhenti, tidak bisa mengejar. Tapi dengan adanya agreement itu, kita kejar sampai melumpuhkan mereka (perompak)," kata Wiranto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, saat ini pihak TNI Angkatan Laut telah menyiapkan rute patroli maritim bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina terkait pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.

Menurut Ryamizard, patroli bersama tersebut mulai bisa dilakukan pada tahun ini dan menunggu kesediaan dari pihak Malaysia.

Selain jalur patroli bersama, TNI AL juga sudah menetapkan jalur aman pelayaran niaga untuk menghindari peristiwa perompakan terulang kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com