Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Sistem Pendidikan Kejuruan di Indonesia Dirombak

Kompas.com - 13/09/2016, 19:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan perombakan sistem pendidikan kejuruan atau sekolah vokasi di Indonesia.

Ia ingin peserta didik yang berasal dari pendidikan vokasi dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja yang memiliki daya saing global.

"Saya minta dilakukan perombakan dan langkah perbaikan yang konkret terhadap sistem pelatihan pendidikan vokasi kita," ujar Jokowi, dalam rapat terbatas membahas pendidikan vokasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Jokowi menyebutkan, langkah pertama, harus dilakukan reorientasi pendidikan vokasi ke arah kebutuhan kerja.

Para peserta didik harus digenjot agar dapat memenuhi yang dibutuhkan dunia kerja. Reorientasi ini akan berimbas pada perubahan kurikulum, baik di ruang kelas maupun praktik lapangan.

Kedua, Jokowi meminta reorientasi pendidikan itu melibatkan dunia usaha dan industri.

Hal tersebut akan mempermudah menentukan jenis tenaga kerja seperti apa yang sedang dibutuhkan.

"Sektor-sektor unggulan, misalnya maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif. Itu harus difokuskan," ujar Jokowi.

Ketiga, Jokowi juga minta proses pembukaan sekolah kejuruan di seluruh Indonesia harus dipermudah.

Lainnya, ia menekan, perlu dipastikan bahwa sekolah kejuruan itu terintegrasi dengan sistem pendidikan vokasi yang diterapkan pemerintah.

Jokowi menegaskan, dalam jangka waktu 10 hingga 20 tahun mendatang, Indonesia akan dibanjiri usia produktif sebesar 195 juta jiwa.

Oleh karena itu, mereka harus dipersiapkan sejak sekarang.

Apalagi, data menunjukkan bahwa angka pengangguran pada lulusan pendidikan vokasi adalah yang tertinggi, yakni 9,84 persen, dan disusul lulusan SMA dan SMP.

"Jika tidak disiapkan dengan baik, akan jadi potensi masalah. Utamanya potensi pengangguran di usia muda. Untuk itu kita harus fokus siapkan SDM Indonesia yang berkualitas sehingga bisa melakukan lompatan kemajuan mengejar ketertinggalan dengan negara lain," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com