Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Minta Presiden Segera Tunjuk Menteri ESDM Definitif

Kompas.com - 13/09/2016, 10:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan Presiden Joko Widodo segera mengangkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif.

Menurut Agus, Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman yang kini menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri ESDM sudah terbebani tugas yang berat.

"Memang saat ini Presiden sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Menteri ESDM, yakni Pak Luhut, tetapi kan beliau juga menjabat Menko Kemaritiman dan harus mengkoordinasi kementerian lain yang terkait kemaritiman," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Terlebih, menurut Agus, ESDM merupakan pos kementerian yang penting. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya energi dan mineral yang harus dikelola dengan baik.

(baca: Refly Harun: Masalah Hukum Arcandra Sudah Selesai)

Agus berharap, dengan pengangkatan Menteri ESDM definitif, diharapkan dapat memperbaiki tata kelola energi dan sumber daya mineral di Indonesia.

Sebab, saat ini hampir sebagian besar sumber daya energi dan mineral milik Indonesia justru banyak dikelola dan dinikmati oleh pihak asing.

Saat ditanya siapa sosok yang pantas menempati kursi Menteri ESDM, Agus mengaku menyerahkan sepenuhnya pada Presiden.

(baca: Pengangkatan Arcandra Jangan Seperti "Stand Up Comedy")

Ketika ditanya kelayakan Arcandra Tahar untuk kembali menduduki kursi Menteri ESDM, Agus mengatakan, sebaiknya diserahkan kepada aturan dan proses yang berlaku.

"Jadi jangan menebak-nebak, itu masih wacana dan yang namanya wacana kan tidak bisa dipastikan. Biar nanti sama-sama kita lihat dan semua tentu harus melalui aturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Agus.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa Menkumham Yasonna Laoly sudah menyampaikan laporan terkait perkembangan terbaru status kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar.

 

(Baca: Jokowi Sudah Terima Laporan Menkumham soal Kewarganegaraan Arcandra)

Meskipun demikian, Jokowi mengaku belum memanggil Arcandra Tahar untuk dimintai keterangan secara lengkap mengenai proses perpindahan status kewarganegaraannya.

Jokowi mengatakan masih akan melihat dan mempelajari lebih lanjut terkait masalah kewarganegaraan tersebut.

(Baca: Hidayat Nur Wahid Yakin Jokowi Tak Akan Ambil Risiko Angkat Arcandra Jadi Menteri)

Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah dirinya akan kembali melantik Arcandra sebagai Menteri ESDM.

"Sampai saat ini saya akan melihat dulu masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan," kata Jokowi.

Kompas TV Status WNI Arcandra Tahar Menuai Pro Kontra di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com