Komisi I DPR: Budi Gunawan Dekat dengan Megawati, Lalu Kita Harus Curiga?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI fraksi Partai Golkar Meutya Hafid menganggap, kedekatan Komjen (Pol) Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, merupakan hal yang wajar.

Menurut dia, tidak elok jika kedekatan itu sampai berimbas pada penolakan sosok Budi sebagai Kepala Badan Inetelejen Negara (BIN).

"Kalau dibilang Pak BG dekat dengan Ibu Megawati, lalu kita harus curiga? Atau sampai menahan pencalonan beliau? Saya rasa itu tidak elok," ujar Meutya saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Menurut Meutya, siapapun yang sudah dalam tahap menjadi calon Kepala BIN, pasti memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh politik. Sejarah Kepala BIN di Indonesia menunjukkan hal tersebut.

(Baca: Trimedya: Budi Gunawan Pilihan Jokowi, Tak Ada Permintaan PDI-P)

Komisi I DPR RI berkomitmen untuk menguji kelaikan serta kepantasan Budi dengan teliti. Hal itulah yang lebih menjadi indikator seseorang dinyatakan laik atau tidaknya menjabat sebagai Kepala BIN, bukan atas dasar kedekatannya dengan sosok tertentu.

"Intinya, Komisi I akan fit and proper test. Di situlah akan dilihat kemampuan Pak Budi menjawab pertanyaan-pertanyaan Komisi I sehingga hasilnya terukur tanpa lagi melihat ini dekat dengan siapa," ujar Meutya.

Lagipula, Meutya lebih melihat Budi dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan sosok Sutiyoso sebagai Kepala BIN lebih didasarkan pada track record dan kemampuannya di bidang intelijen Polri.

(Baca: Kontras: Penunjukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN Bisa Turunkan Kepercayaan Publik)

"Sebagian fraksi melihat beliau memiliki jaringan yang luas. Sebagai Kepala BIN memang harus mempunyai jaringan luas karena tugas utamanya adalah mengumpulkan informasi," ujar Meutya.

Presiden Joko Widodo menunjuk Budi sebagai Kepala BIN. Surat penunjukan Budi telah dikirim ke DPR RI, Jumat (2/9/2016) pagi. Pemerintah pun berharap, parlemen segera memprosesnya.

Ketua DPR RI Ade Komarudin memastikan, uji kepatutan dan kelayakan Budi rencananya akan dilangsungkan Rabu (7/9/2016) pekan depan.