Pemerintah Diminta Susun "Blueprint" Poros Maritim Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Penulis buku "Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21", Untung Suropati meminta pemerintah untuk membuat blueprint dari kebijakan Poros Maritim Dunia.

Menurut Untung, Poros Maritim Dunia banyak menimbulkan mis-interpretasi karena tidak adanya dokumentasi tertulis dari kebijakan tersebut.

"Bayangkan sebuah kebijakan nasional tanpa dokumen tertulis apa tidak menimbulkan mis-interpretasi?" ujar Untung, seusai peluncuran buku 'Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21', di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Mantan Kepala Divisi Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) ini, menjelaskan, konsep Poros Maritim Dunia selama ini kurang dipahami oleh berbagai instansi pemerintahan.

"Selama ini setiap kementerian dan lembaga cenderung menerjemahkan sendiri-sendiri Poros Maritim Dunia, antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pertahanan misalnya," lanjut Untung.

Hal ini, menurut dia, menyebabkan strategi turunan dari Poros Maritim Dunia diterjemahkan berbeda di setiap instansi-instansi pemerintahan.

"Ini yang selama ini masih kurang dipahami. Jadi di dalam, kita membuat strategi turunan tidak mengadopsi dari induk Poros Maritim Dunia," kata Untung.

Untung menilai, selama belum ada blueprint mengenai Poros Maritim Dunia, kebijakan geopolitik ini hanya akan diinterpretasikan dangkal oleh instansi terkait.

Ia mengatakan, hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia di mata dunia internasional.

"Selama dan selagi poros maritim dan dunia diinterpretasikan secara dangkal, ya sampai kapanpun kita akan selalu menjadi bulan-bulanan bangsa asing," kata dia.