Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Ada yang Mau Pecah Belah Partai dengan Isu Pencopotan Bambang DH

Kompas.com - 30/08/2016, 20:48 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan, isu pencopotan Bambang DH dari Pelaksana Tugas DPD PDI-P DKI karena menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya strategi oknum dalam memecah-belah keputusan partai.

Selain itu, Hasto menilai, isu pencopotan Bambang digunakan untuk merusak solidaritas partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Isu pencopotan itu adalah sebuah framing untuk memecah-belah keputusan dan solidaritas partai," ujar Hasto usai peresmian kegiatan Sekolah Partai Calon Kepala Daerah di Wisma Kinasih, Kota Depok, Selasa (30/8/2016).

Menurut Hasto, Bambang telah berhasil melakukan tugasnya untuk memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta dan mengkonsolidasi jajaran anggota partai dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

(Baca: Bambang DH Pasang Badan Ajak Kader PDI-P Tidak Ragu Lawan Ahok)

Oleh karena itu, Bambang ditarik kembali DPP untuk fokus pada jabatannya sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu.

"Mas Bambang dinilai mampu mengkonsolidasi jajaran partai di DKI Jakarta. Karena itulah dengan tanggung jawab memenangkan Pilkada Serentak, Bambang akhirnya ditarik DPP," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menilai DPP juga menerima usulan penetapan Ketua DPD PDI-P DKI definitif sebagai syarat pendaftaran calon ke KPU. Hal ini membuat DPP menerima usulan agar Adi Wijaya ditetapkan sebagai ketua DPD DKI definitif.

"Tidak ada pertimbangan lain kecuali peraturan KPU, bahwa calon kepala daerah harus didaftarkan pengurus definitif," ungkap Hasto.

Kompas TV PDI-P Berkoalisi dengan PKB di Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com