Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Komentar Pedas Ahok soal PDS HB Jassin "Menggusur" Berita Penangkapan Aa Gatot

Kompas.com - 30/08/2016, 07:59 WIB

PALMERAH, KOMPAS.com — Bagi yang tak sempat mengikuti berita kemarin, Anda tak perlu khawatir karena Kompas.com selalu menghadirkan ringkasan berita kemarin setiap pagi. Senin (29/8/2016) kemarin, dari pagi hingga sore hari, pemberitaan Tanah Air didominasi berita-berita penangkapan Gatot Brajamusti terkait kasus narkoba.

Namun, pada malam hari, komentar "pedas" Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait penjelasan pendanaan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin langsung menarik perhatian pembaca. Dari berita itu, tecermin bagaimana PDS HB Jassin hingga kini masih berjuang dengan minimnya pendanaan.

Komentar Ahok ditujukan kepada mereka yang mengkritik Pemerintah Provinsi DKI yang dianggap tak peduli PDS HB Jassin. Sejarawan JJ Rizal salah satu orang yang mendapat "semprotan" Ahok.

Di Kompas.com, hingga Selasa (30/8/2016) pagi pukul 07.48, satu berita terkait PDS HB Jassin yang paling populer ini sudah dibaca 57.912 kali. Sementara itu, satu berita terkait penangkapan Aa Gatot dibaca 44.199 kali.

Seperti apa dinamika berita kemarin? Simak berita-berita di bawah ini yang perlu Anda ketahui.

1. PDS HB Jassin dan komentar pedas Ahok

Nibras Nada Nailufar Rizal Ramli membacakan Sajak Sebatang Lisong karya WS Rendera di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2016).
Senin (29/8/2016) kemarin, publik kembali diingatkan soal kondisi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin yang masih memprihatinkan. Hingga kini, belum ada sistem pendanaan yang berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan PDS HB Jassin ke depan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa dia justru sedang membantu keberlangsungan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dia secara rutin memberikan sebagian uang operasionalnya untuk digunakan sebagai gaji pegawai PDS HB Jassin.

"Kalau saya enggak mau kasih gaji sama mereka, boleh enggak saya? Boleh dong. Lu bakal berhenti enggak? Pasti berhenti sendiri. Makanya, justru saya takut kamu berhenti, makanya saya kasih gaji kamu, saya takut enggak ada yang rawat," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (29/8/2016).

Sejarawan JJ Rizal dan pengelola PDS HB Jassin sebelumnya mengeluhkan dana hibah yang tidak lagi mereka terima dari Pemprov DKI Jakarta. Terkait hal itu, Ahok mengatakan, dana hibah memang tidak bisa diberikan secara terus-menerus.

Dia sudah menawarkan kepada pengelola PDS HB Jassin agar Pemprov DKI bisa mengambil alih pusat dokumentasi itu. Namun, mereka menolaknya. Salah satu alasannya adalah takut pegawai lama tidak diperbolehkan bekerja lagi di sana.

Baca selengkapnya di sini.

Baca pula Ahok: JJ Rizal Enggak Usah Sok Deh, yang Gaji Pegawai HB Jassin Tiap Bulan Itu Gua!

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bersama sejarawan JJ Rizal, Jumat (26/8/2016), mengunjungi PDS HB Jassin. Dalam kunjungan yang awalnya membicarakan peta politik Pilkada DKI Jakarta itu, keduanya juga membahas nasib pusat kebudayaan yang terletak di Taman Ismail Marzuki ini.

Ketua PDS HB Jassin, Ariyani Isnamurti, menuturkan bahwa tahun ini mereka tidak menerima dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta dengan alasan lupa. Padahal, setiap tahun mereka membutuhkan hibah dari pemerintah untuk menggaji pegawai dan biaya perawatan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com