Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Tidak Mungkin Menihilkan Kebakaran Hutan

Kompas.com - 29/08/2016, 17:41 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku sulit untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga menjadi nol, atau tidak ada sama sekali.

Alasannya, pembakaran lahan untuk menjadikan lahan garapan baru masih dilakukan masyarakat.

"Jadi tidak mungkin menihilkan kebakaran hutan. Perilaku di level petani banyak yang melakukan pembakaran, yang dibakar sekam dan melakukan pembakaran untuk penanaman lahan baru, jadi kalau menihilkan kebakaran tidak mungkin," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (29/8/2016).

(baca: BMKG: 167 Titik Panas di Sumatera)

Sutopo mengatakan, petugas di lapangan sudah beberapa kali menemukan barang bukti dari tindakan masyarakat yang membakar lahan.

"Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja. Petugas beberapa kali menemukan obor sebagai alat untuk membakar lahan," kata dia.

Sutopo menambahkan, pemerintah dan intansi terkait terus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membakar lahan untuk membuka lahan.

Namun, lanjut dia, masih ada masyarakat yang belum mencermati mengenai dampak dari membakar lahan.

(baca: BNPB Sebut Kebakaran Hutan Turun 61 Persen dari Tahun Lalu)

Selain itu, kata Sutopo, patroli juga rutin dilakukan setiap hari guna mengantisipasi tindakan masyarakat yang membakar lahan.

"Sosialisasi sudah dilakukan, dan patroli disiagakan hampir setiap hari, tapi masih saja ada yang melakukan pembakaran," ujarnya.

Kompas TV Teknologi Canggih di AS dalam Padamkan Kebakaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com