Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sangat Dimungkinkan Ambil Alih Investigasi Cerita Freddy Budiman

Kompas.com - 25/08/2016, 17:25 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sangat dimungkinkan membentuk tim independen yang mengoordinasikan tiga tim investigasi bentukan Polri, TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang kini sedang menyelidiki dugaan keterlibatan aparat dalam peredaran narkotika. 

Itu dikatakan Staf ahli Deputi V Kantor Staf Presiden bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Ifdhal Kasim. 

(Baca: Haris Azhar Minta Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Telusuri Testimoni Freddy Budiman)

Ifdhal menanggapi elemen masyarakat yang mendorong Presiden Joko Widodo menangani langsung investigasi dugaan keterlibatan aparat.

Informasi keterlibatan aparat dalam peredaran narkoba disampaikan gembong narkotika Freddy Budiman kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

"Kemungkinan itu tetap terbuka," kata Ifdhal dalam seminar di kawasan Salemba, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Kepolisian membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Gabungan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal polri. Tim tersebut terdiri dari 18 orang.

Selain Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan TNI juga membentuk tim yang terdiri dari unsur internal masing-masing institusi.

Menurut Ifdhal, keterlibatan presiden Jokowi tergantung pada kinerja setiap tim. Saat ini, kata dia, Presiden memberikan kesempatan kepada setiap tim untuk menelusuri informasi Freddy.

(Baca: Telusuri Informasi Freddy Budiman, DPR Bentuk Panja)

"Tim ini dibiarkan dulu bekerja sebagai bentuk memulai bagaimana sebuah lembaga itu punya tanggung jawab bersama. Kalau dilihat nanti hasilnya tidak memiliki dampak yang baik bagi kepentingan mengungkap penyalahgunaan narkoba ini, baru itu dipertimbangkan. Sekarang presiden mendengarkan masukan-masukan dulu," ucap Ifdhal.

Ifdhal menuturkan jika investigasi diambil alih, maka tidak adanya kesempatan bagi institusi yang terlibat untuk melakukan reformasi kelembagaan.

Meski terdapat adanya keraguan terhadap tim yang terdiri dari unsur internal, Ifdhal mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru meragukan kinerja tim.

Selain itu, ia meminta masyarakat untuk ikut mengontrol investigasi yang tengah dilakukan.

"Karena ada harapan besar dari masyarakat tim ini juga akan bekerja dengan sungguh-sungguh juga. Makanya dilihat hasilnya. Jangan meragukan dulu," ujar Ifdhal.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com