Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Targetkan Perluasan Pelabuhan Sibolga Rampung akhir 2017

Kompas.com - 20/08/2016, 17:33 WIB

SIBOLGA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan perluasan Pelabuhan Sambas Sibolga Tapanuli Tengah, Sumut, diperkirakan rampung pada akhir 2017.

"Kemarin saya perintahkan ke Menteri BUMN juga ke Menteri Perhubungan agar dikembangkan hampir tiga kali lipat dari yang sekarang ini. Akhir 2017 akan selesai," kata Presiden Jokowi di sela peresmian dimulainya perluasan Pelabuhan Sambas Sibolga, Sabtu (20/8/2016).

Jokowi menjelaskan Pelabuhan Sibolga merupakan pelabuhan yang beroperasi sejak lama. Secara kalkulasi pelabuhan ini penting untuk mengangkut barang dan logistik terutama dari Sibolga ke Nias atau dari luar masuk ke Sibolga dan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Sibolga.

"Transportasi laut itu adalah transportasi yang biayanya paling murah sehingga kenapa kemarin saya perintahkan untuk diperluas," katanya.

Ia menyebutkan pelabuhan itu sudah lama sekali tidak pernah disentuh dalam hal pengembangan atau perluasan.

"Kita harapkan ini nanti setelah selesai juga diikuti pengembangan industri di sini yaitu industri perikanan bisa cold storage, bisa nanti juga dengan pengalengan ikan, juga ada nanti dari Kementerian BUMN," katanya.

(Baca: Jokowi Resmikan Dimulainya Perluasan Pelabuhan Sibolga)

Presiden menilai Pelabuhan Sibolga merupakan pelabuhan yang sangat menjanjikan, apalagi jika diikuti dengan pengembangan kawasan di sekitar Sibolga.

Ia menyebutkan Pelabuhan Sibolga merupakan yang terbesar di bagian barat Sumatera.

"Kita harapkan pelabuhan lain di Sumatera Utara juga kayak di sini, Pelabuhan Kuala Tanjung nanti 2017 itu juga akan selesai. Sekarang Kuala Tanjung baru selesai 54 persen. Jadi kalau tahun depan selesai, kita punya pelabuhan yang sangat gede," katanya.

Sementara itu, mengenai pengembangan Bandara Dr Ferdinan Lumban Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Presiden mengatakan sementara ini kalau bisa dikelola secara komersil dan masuk PT Angkasa Pura.

"Tapi kalau masih jauh ya tetap akan dipegang Kementerian Perhubungan, yang pertama akan dikerjakan adalah memperbesar terminalnya terlebih dahulu," katanya.

Kompas TV Pemerintah Siapkan Dana Pembebasan Rp 11 Triliun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com