Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Siapkan Pemulangan Dua Sandera yang Bebas dari Abu Sayyaf

Kompas.com - 19/08/2016, 11:21 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan proses pemulangan dua warga negara Indonesia yang berhasil bebas dari penyanderaan oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

Menurut Retno, Duta Besar RI untuk Filipina di Manila sejak kemarin sudah berada di kota Zamboanga untuk bertemu dan memastikan kondisi dua WNI tersebut.

"Kedua WNI tersebut berada dalam kondisi sehat dan proses pemulangan sedang dipersiapkan," ujar Retno saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016).

Retno menuturkan, saat ini Pemerintah Filipina dan perwakilan Pemerintah Indonesia masih melakukan wawancara terhadap dua WNI.

Hal tersebut dilakukan untuk menggali lebih lanjut mengenai informasi lengkap yang dibutuhkan dalam proses pembebasan sandera yang lain.

Namun, Retno belum bisa memastikan apakah dua WNI yang bebas itu meloloskan diri atau dibebaskan oleh penyandera. Retno juga belum bisa memberikan kepastian waktu pemulangannya ke Indonesia.

"Pemerintah Indonesia dan otoritas Filipina masih terus melakukan komunikasi guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Begitu semua siap, mereka akan dipulangkan. Dokumen perjalanan dan  paspor juga sudah kami siapkan," ucap Retno.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto memastikan bahwa dua dari 11 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina, berhasil melarikan diri. Dua WNI tersebut yakni bernama Muhamad Sofyan dan Ismail.  

(Baca: Pemerintah Pastikan Dua dari 11 Sandera WNI Bebas dari Penyanderaan di Filipina)

Kompas TV Menko Polhukam Benarkan 2 Sandera ABK Bebas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com