Temui Pimpinan KPK, Aktivis Antikorupsi Serukan Tolak Remisi Koruptor Dipermudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Dalam pertemuan itu, masyarakat sipil menyerukan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk mempermudah syarat pemberian remisi bagi koruptor.

"Kami menganggap bahwa ada maksud terselubung dalam pembahasan ini. Artinya ada keinginan beberapa pihak untuk membebaskan koruptor yang berasal dari kalangan politikus," ujar Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto di Gedung KPK.

Menurut Virgo, kepentingan politik terlihat dari rancangan draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

(baca: Ini Alasan Dihilangkannya Syarat "Justice Collaborator" dalam Revisi PP Remisi)

Dalam draf tersebut, dinyatakan bahwa hak politik yang dicabut dapat dikembalikan. Menurut Virgo, revisi PP tersebut sama saja tidak menghargai komitmen beberapa pihak dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, pemerintah berencana merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, di mana terpidana kasus korupsi tidak lagi harus memiliki status "justice collabolator" (JC) untuk mendapat remisi.

Dalam draf revisi PP tersebut disebutkan bahwa ketentuan justice collabolator sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika, dihilangkan.

(baca: Mahfud MD Anggap Kemunduran jika Syarat Remisi Koruptor Dipermudah)

Dengan demikian, terpidana kasus tersebut bisa mendapat remisi dengan dua syarat pokok, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya.

Sementara itu, menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, pimpinan KPK sepakat terhadap penolakan revisi PP untuk mempermudah pemberian remisi bagi koruptor.

Menurut Emerson, KPK telah hadir dalam empat kali pertemuan yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dari pertemuan tersebut, menurut Emerson, KPK menilai ada semacam keterburu-buruan dalam proses pembahasan revisi PP ini. Menurut Emerson, salah satu yang dipersoalkan KPK adalah penghapusan syarat JC dalam penerimaan remisi maupun pembebasan bersyarat.

(baca: Zulkifli Ingin Remisi Pengguna Narkoba Dipermudah, Koruptor Tetap Diperketat)

"Di luar itu, KPK juga menolak adanya wacana penghapusan pembayaran denda dan uang pengganti. Jadi begitu banyak kemudahan-kemudahan koruptor yang dikeluhkan oleh KPK," kata Emerson.

Menurut Emerson, dalam waktu dekat KPK akan menyampaikan surat keberatan resmi kepada Presiden terkait dengan revisi PP 99 Tahun 2012.