Bertemu Aliansi Kebangsaan, Ketua MPR Dapat Gagasan Baru untuk Mengkaji Haluan Negara

Haluan negara dibahas oleh Aliansi Kebangsaan, terdiri dari Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI), dalam Konvensi Nasional yang dilaksanakan pada bulan Maret 2016 silam. Hasil konvensi tersebut hari ini, Senin (15/08/2016), diserahkan kepada Ketua MPR RI Zulfikli Hasan di ruang kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR RI, Jakarta.

Penyerahan tersebut dipimpin oleh Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo Sutowo didampingi Ketua Forum Rektor Indonesia Rochmat Wahab, Dawam Rahardjo, Yudi Latif, dan beberapa rektor. Pontjo pun menjelaskan maksud penyerahan hasil konvensi tersebut supaya dapat menjadi masukan utama oleh MPR dalam memperkokoh sistem konstitusi Indonesia.

“Kami berharap ini bisa menjadi masukan utama dalam rangka MPR memperkokoh sistem konstitusi kita. Semoga ini bisa memberi gambaran,” ungkap Pontjo.

Kajian mengenai haluan negara ini sudah menjadi kajian sejak tiga tahun yang lalu dalam FRI. Para rektor yang tergabung dalam FRI merasa bahwa sudah hampir 20 tahun reformasi, tetapi masih belum ada perubahan yang signifikan. Mereka berasumsi bahwa hal tersebut disebabkan oleh lepasnya haluan negara.

Hasil Konvensi mengenai Haluan Negara tersebut menyetujui beberapa hal, antara lain bahwa haluan negara sepatutnya berada di atas undang-undang dan kewenangan MPR untuk menetapkan ‘garis-garis besar’ daripada haluan negara harus dipulihkan melalui perubahan Konstitusi.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama FRI juga meminta perhatian mengenai prinsip ekonomi Pancasila yang kini sudah hilang. Hal tersebut menimbulkan tidak adanya pegangan dalam pembangunan. Prinsip ekomoni Pancasila yang menjaga keseimbangan pembangunan antar pusat dan daerah, tetapi kini hal tersebut sudah tidak ada.

Menanggapi hal tersebut, Zulkifli juga merasakan hal yang sama. Indonesia kini belum punya haluan negara yang kuat, oleh sebab itu pembangunan pun masih belum merata.

Zulkifli Hasan pun menerima masukan tersebut dengan baik. Menurutnya hal ini sejalan dengan MPR yang kini sedang merumuskan haluan negara seperti apa yang tepat untuk kebaikan berbangsa dan bernegara.

Beliau juga mengungkapkan bahwa haluan negara berbeda-beda, jadi haluan negara seperti apa yang tepat untuk kepentingan negara yang lebih baik. “Gagasan ini untuk meluruskan tujuan kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi. Semoga ini bisa jadi acuan untuk tanggal 20 Agustus nanti,” ujar Zulkifli.

Nantinya jika gagasan mengenai haluan negara ini disetujui oleh sepertiga anggota MPR, yang terdiri dari 10 fraksi dan 1 kelompok DPD, maka bisa ditindaklanjuti di rapat Paripurna. Namun, Zulkifli tak menampik kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dan menyebabkan kegagalan, seperti tekanan publik yang berkembang di masyarakat.

“Oleh karena itu, mari kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bisa menjadi kebaikan untuk bangsa dan negara,” ujar Zulkifli kepada Aliansi Kebangsaan.

Di akhir pertemuan, Zulkifli juga mengundang Aliansi Kebangsaan untuk hadir dalam rapat gabungan yang akan dilaksanakan pada 20 Agustus mendatang. Selain itu, beliau juga meminta Aliansi Kebangsaan untuk terlibat bahkan menjadi narasumber dalam berbagai diskusi mengenai haluan negara supaya masyarakat mengerti bahwa yang dilakukan oleh MPR ini merupakan kepentingan bersama untuk bangsa dan negara.