Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moreno Soeprapto Pertanyakan Surat Jaminan Pemerintah untuk Rio Haryanto

Kompas.com - 12/08/2016, 08:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR, Moreno Soeprapto, mempertanyakan surat jaminan dari pemerintah yang ketika itu mengantar pebalap Rio Haryanto bisa berlaga di ajang Formula 1.

Namun, Rio, yang berstatus pay driver, gagal menuntaskan sisa pembayaran yang telah jatuh tempo. Rio pun akhirnya hanya bisa menjalani 11 seri balap F1 alias cuma separuh musim dan dicoret dari Manor Racing Team.

"Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana? Apakah menjamin akan membayar atau menjamin akan men-support dengan mengupayakan segala potensi yang ada. Saya enggak tahu bunyinya seperti apa," ujar Moreno saat dihubungi, Jumat (12/8/2016).

Ia pun berencana akan melakukan komunikasi dengan manajemen Rio seusai masa reses DPR.

Moreno menuturkan, banyak awak media yang juga menanyakan kelanjutan dari surat jaminan pemerintah itu.

Ia berharap, dalam kondisi Rio saat ini, federasi otomotif atau Ikatan Motor Indonesia turut muncul dan mendampingi agar tak ada kesalahpahaman.

Sebab, lanjut Moreno, dunia balap tak hanya Formula 1. Para pebalap Indonesia harus terus didukung agar tak berjuang sendiri untuk maju ke kancah internasional.

Begitu juga dengan para atlet di cabang olahraga lain. Secara keunggulan dan kemampuan berkompetisi, Moreno menilai atlet Indonesia tak kalah dengan atlet-atlet dunia.

Masalahnya sekarang adalah para pemangku kepentingan yang berkecimpung di dunia olahraga Indonesia-lah harus yang memahami kebutuhan para atlet.

Adapun surat jaminan dari pemerintah untuk Rio Haryanto dikeluarkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Surat itu selama ini dianggap sebagai jaminan agar Rio bisa berlaga di ajang balap F1. (Baca: Menpora Keluarkan Surat Garansi untuk Rio Haryanto ke F1)

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto mengatakan, Kemenpora berniat membenahi perencanaan dalam hal pendanaan apabila mendapatkan situasi serupa pebalap Formula 1 asal Indonesia, Rio Haryanto.

Kemenpora turut membantu pencarian dana untuk Rio dalam beberapa bulan terakhir. Hanya, hasilnya masih jauh dari harapan lantaran persiapan yang mepet.

Kini, mulai dari Kemenpora, Pertamina, hingga pihak Rio diklaim sudah memikirkan persiapan untuk tahun-tahun selanjutnya.

(Baca: Rio Haryanto "Pisah" dengan Manor, Apa Solusi Kemenpora?)

Kompas TV Tidak Ada Dana Sponsor, Rio Terancam Gagal F1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com