Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Anggap Kesenjangan Ekonomi Lebih Berbahaya ketimbang Persoalan SARA

Kompas.com - 10/08/2016, 22:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menganggap persoalan kesenjangan ekonomi di Indonesia lebih berbahaya ketimbang persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pernyataan Zulkifli itu menanggapi maraknya kemunculan isu SARA yang biasanya kerap berembus mendekati pilkada.

"Bagi saya, kesenjangan justru menjadi pemicu konflik yang lebih fundamental di Indonesia ketimbang soal SARA, sebab pada dasarnya masyarakat Indonesia itu toleran," ujar Zulkifli saat mengunjungi kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Zulkifli pun menceritakan masa kecilnya di Lampung yang kerap dihabiskan berburu bersama kawan sepermainannya yang berasal dari Bali dan non-Muslim.

Dia mengatakan, saat itu di kampungnya, tradisi warga ialah saling berbagi hasil buruan. "Kalau mereka yang dari Bali mendapat rusa ya pasti dibagi dengan kami, sebaliknya kalau kami dapat babi pasti kami berikan semua untuk mereka, coba lihat, kurang toleran apa orang Indonesia kalau sudah seperti itu," tutur Zulkifli.

Dia menambahkan, justru konflik berbasis SARA kerap terjadi karena kesenjangan ekonomi di antara kedua pihak yang bertikai. Menurut dia, masyarakat yang sehari-harinya mengalami kesulitan ekonomi cenderung mudah untuk diprovokasi.

"Dalam posisi seperti itu, mereka yang selalu kekurangan biasanya cenderung nekat, makanya yang perlu kita benahi soal kesejahteraan mereka dulu. Jika sudah sejahtera, pastinya mereka akan berpikir lebih jauh untuk terlibat dalam suatu konflik SARA," lanjut Zulkifli.

Kompas TV Polisi Bekuk Pemilik Akun Penyebar Isu SARA Kerusuhan Tanjungbalai

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com