Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Soekarnoputri: Pancasila adalah Perekat Bangsa

Kompas.com - 08/08/2016, 22:53 WIB

TOMOHON, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan, sebagai orang Indonesia, dirinya merasa bangga dengan keberadaan Pancasila. Dia juga semakin percaya bahwa Pancasila adalah perekat bangsa.

"Alhamdulillah pada tanggal 1 Juni 2016 lalu atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo telah mendeklarasikan, mencanangkannya sebagai hari lahirnya Pancasila," kata Megawati saat memberikan pidato di Gereja Sion Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Senin (8/8/2016).

Megawati bercerita saat ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno, pada 30 September 1957 juga menyampaikan pidatonya di Gereja Sion saat membuka sidang sinode GMIM ke-23. Lalu, dia kembali bicara soal kesaktian Pancasila. 

"Tanggal 1 Juni harus dirayakan karena merupakan hari libur nasional. Kalau melihat sejarah bangsa hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus ini adalah momentum syukur sebagai bangsa, perenungan sebagai rakyat Indonesia," katanya.

Menurut dia, banyak peristiwa yang akhirnya selalu terselamatkan oleh anugerah dari Tuhan karena sebagai bangsa dan negara, Indonesia mempunyai Pancasila.

"Beberapa hari lalu saya turut mengikuti konferensi di Jakarta, mendampingi Presiden Joko Widodo mengenai ekonomi yang ada dalam masalah Islam. Di sana saya bertemu banyak pemimpin dan salah satunya dari beberapa negara yang pada waktu lalu merupakan sebuah negara Yugoslavia," katanya.

Megawati mengatakan, negara besar tersebut kemudian pecah menjadi beberapa negara.

"Saya tanyakan bagaimana yang dirasakan ketika pernah menjadi satu negara besar di Eropa timur. Mereka mengatakan sebenarnya merindukan seperti beberapa waktu lalu. Saya pun bertanya kenapa tidak dilakukan, mereka menjawab karena tidak mempunyai Pancasila," ujarnya.

Dia pun berharap nilai-nilai Pancasila dapat tertanam dalam diri generasi muda saat ini.

Megawati berkunjung ke Tomohon menyaksikan agenda tahunan Kementerian Pariwisata, Tomohon International Flower Festival (TIFF).

Kompas TV Megawati Dapat Gelar "Honoris Causa"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com