Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haris Azhar: Saya Sampaikan Keterangan Freddy ke Presiden, tetapi Tak Ada Respon

Kompas.com - 05/08/2016, 18:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menegaskan bahwa publikasi ”Cerita Busuk Seorang Bandit” melalui akun Facebook Kontras pada Kamis (28/7/2016) merupakan salah satu cara untuk mengingatkan seluruh otoritas negara terkait, dan juga memastikan publik mendapatkan informasi secara terbuka.

Haris menjelaskan, publikasi “Cerita Busuk Seorang Bandit” tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik institusi Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Pihak Kontras, kata Harris, telah mengupayakan informasi tersebut dapat didengar dan diterima Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik, agar dapat diambil langkah yang tepat dan cepat. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respon.

"Kami telah mencoba memberikan informasi awal ini kepada Presiden, namun harapan tersebut tidak mendapatkan respon yang memadai. Oleh karena itu, kami memilih melalui media sosial," ujar Haris, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Wapres: Dengan Dilaporkan, Justru Haris Azhar Bisa Jelaskan Secara Detail)

Lebih lanjut, Haris mengatakan, setiap warga negara berhak untuk berkontribusi dalam pengawasan dan pemajuan kerja institusi negara. Warga juga memiliki kebebasan untuk mengutarakan kesalahan pelaksanaan atau kebijakan dari institusi tersebut dan mengupayakan perbaikannya.

Dalam konteks tersebut, Haris mempublikasikan keterangan yang disampaikan secara langsung oleh Freddy Budiman kepada dirinya.

Oleh sebab itu, Haris memiliki harapan bahwa informasi mengenai keterangan Freddy Budiman, ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional, dengan mengedepankan kepentingan umum dan tujuan memerangi darurat kejahatan narkotika.

"Hal ini adalah satu indikator kemajuan ruang demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam sejumlah payung hukum negara," kata Haris.  

(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Selain itu, Haris menuturkan, cerita Freddy Budiman hanya salah satu dari ribuan informasi dan pengaduan yang diterima dari masyarakat sejak Kontras berdiri.

Kontras, kata Harus, secara penuh mendedikasikan diri untuk berkontribusi dalam perbaikan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dia pun berharap informasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo, diantaranya dengan membentuk Tim Independen Pemberantasan Mafia Narkoba, dibawah Koordinasi Presiden.

"Saya percaya masyarakat menanti wajah negara yang bersih, terbuka dan siap membela kepentingan umum. Bukan wajah negara yang alergi terhadap informasi dan dorongan serta pastisipasi rakyat dalam mendukung  perbaikan dan penguatan kerja institusi negara seperti Polri, BNN dan TNI," ungkap dia.

Kompas TV Cemarkan Nama Baik, Status Koordinator Kontras Terlampor
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com