Reklamasi Teluk Jakarta hingga Natuna Jadi Fokus Luhut

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada beberapa persoalan yang akan menjadi fokus perhatiannya.

Dari persoalan koordinasi, komunikasi, sampai reklamasi menjadi beban tugas yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo seusai dilantik pada Rabu (27/7/2016).

Luhut optimistis dengan masuknya menteri-menteri baru di Kabinet Kerja jilid II, persoalan komunikasi dan koordinasi bisa ditingkatkan. Pasalnya, selama ini komunikasi Kemenko Kemaritiman dengan Kementerian ESDM tidak begitu baik.

"Saya akan lakukan harmonisasi semua supaya bagus. Saya akan buat hubungan antar lembaga menjadi lebih solid karena terkait satu sama lain. Soal harmonisnya hubungan, pasti akan harmonis. Pasti akan ada peningkatan koordinasi dan komunikasi," ujar Luhut saat ditemui di auditorium kantor Kemenko Maritim, Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).

(Baca: Pernyataan Rizal Ramli Soal Reklamasi Pulau G Berbeda dengan Rekomendasi Komite Bersama)

Terkait persoalan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta, Luhut mengatakan akan segera melakukan evaluasi langsung di lapangan dan mempelajari persoalan tersebut dari aspek hukumnya.

Ketika ditanya soal kelanjutan proyek reklamasi, Luhut menegaskan belum bisa memberikan keterangan. Dia akan meneliti secara cermat, jangan sampai keputusan yang dia buat merugikan pihak investor maupun masyarakat.

Selain reklamasi di Teluk Jakarta, Luhut juga menyinggung persoalan reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Dia akan memastikan tidak ada unsur kepentingan politis dalam sengketa reklamasi Teluk Benoa.

(Baca: Ahok: Belum Ada Putusan Menko soal Reklamasi, Hanya Putusan Seorang Pak Rizal Ramli)

Persoalan Benoa, kata Luhut, akan diselesaikan secara transparan agar output yang dihasilkan lebih jelas dan menguntungkan masyarakat.

"Minggu depan mungkin saya akan meninjau ke teluk Jakarta. Saya akan lihat aspek hukumnya dan apakah menguntungkan bagi masyarakat. Saya harus berhati-hati membuat keputusan. Jangan juga merugikan investor. Itu tidak adil," kata Luhut.

Di samping persoalan reklamasi, Kemenko Maritim juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana pemerintah memberdayakan kawasan kepulauan Natuna.

(Baca: Bagaimana Nasib Reklamasi Pulau G Setelah Rizal Ramli Dicopot?)

Luhut menuturkan, pemerintah berencana untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan potensi ikan laut di Natuna. Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan nasional maupun internasional yang ingin membangun usaha pengolahan ikan.

"Tentu pemerintah bisa bekerja sama dengan siapa pun, dengan syarat kami kelola sendiri dan industri pengolahan ikannya harus di dalam negeri," imbuh Luhut.