Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ragu Golkar Konsisten Dukung Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 26/07/2016, 11:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, Partai Golkar terlalu buru-buru memutuskan dukungan Presiden kepada Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden 2019.

Melihat rekam jejak Golkar, Hendrawan ragu elite parpol berlambang beringin itu akan tetap konsisten dengan keputusan yang diambilnya itu.

"Karena teman-teman Golkar punya jam terbang panjang, pendekatannya cenderung pragmatis, jadi sikap politiknya mudah berubah-ubah," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (26/7/2016).

Sebelum memutuskan menjadi pendukung pemerintah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Mei 2016, Golkar selama satu setengah tahun memimpin Koalisi Merah Putih sebagai partai oposisi.

 

(Baca: Kata Setya Novanto, Golkar Siap Dukung Jokowi pada Pilpres 2019)

Hendrawan menilai, bisa saja perubahan sikap seperti itu terjadi menjelang pilpres 2019.

"Ciri-ciri itu (inkonsisten) melekat pada teman-teman di Golkar," kata dia.

Meski ragu, Hendrawan mengatakan, PDI-P sebagai partai utama pendukung Jokowi-Jusuf Kalla tetap menghargai langkah Golkar.

Ia berharap, langkah Golkar mendukung Jokowi bisa menciptakan situasi politik nasional yang lebih kondusif kedepannya.

(baca: Ikrar: PAN dan Golkar Cukup Diberi Satu Kursi Menteri)

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, dukungan yang akan diberikan partai kepada Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2019, sudah melalui proses dan kajian yang mendalam.

Dukungan untuk Jokowi maju sebagai calon Presiden 2019 akan dideklarasikan oleh Golkar dalam rapat pimpinan nasional yang digelar di Jakarta pada Rabu (17/7/2016) hingga kamis besok.

Presiden Joko Widodo akan menghadiri rapimnas tersebut. (Baca: Golkar Pastikan Dukungan untuk Jokowi dalam Rapimnas Akhir Juli)

Idrus menjelaskan, dukungan terhadap Jokowi diawali dari rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Mei 2016 lalu, yang salah satunya memutuskan bahwa Ketua Umum Golkar Setya Novanto melakukan komunikasi politik dengan Jokowi sebagai persiapan Pemilu 2019.

Setelah komunikasi politik dengan Jokowi dilakukan, Setya Novanto kembali melaporkan hasilnya ke DPP. Kemudian DPP Golkar secara bulat memutuskan bahwa Jokowi adalah calon terbaik.

"Kami proyeksikan salah satu yang penting adalah menetapkan Golkar mendukung Jokowi sebagai capres 2019," kata Idrus.

Kompas TV Isu Reshuffle Menguat, Apa Kata Presiden?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com