Komisioner Baru KPI Diharapkan Utamakan Moral di Atas Modal

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta berharap, sembilan komisioner terpilih Komisi Penyiaran Umum (KPI) mampu menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Terutama mementingkan kepentingan moral ketimbang kepentingan pemodal atau pemilik industri penyiaran.

"Kami harapkan mereka memegang teguh amanat tersebut, lebih mengutamakan kepentingan moral di atas kepentingan modal," kata Sukamta melalui keterangan tertulis, Rabu (20/7/2016).

Sukamta menambahkan, dalam Pasal 3 UU Penyiaran disebutkan bahwa tujuan penyiaran di antaranya adalah terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, lanjut dia, nilai dan moral harus dinomorsatukan dalam mengawasi dunia penyiaran sebab penyiaran turut andil dalam membentuk wajah generasi bangsa 10 bahkan 20 tahun ke depan.

"Penyiaran juga ditujukan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Makanya perlu diawasi agar industri penyiaran selalu sehat," tutur Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Sukamta berharap, sembilan sosok pimpinan baru  KPI tersebut mampu bekerja segiat mungkin sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. "Kapasitas dan integritas mereka akan diuji dalam tiga tahun ke depan," kata dia.

Diragukan

Direktur Remotivi Muhamad Heychael menilai komisioner KPI tidak memiliki rekam jejak yang cukup untuk menjabat selama tiga tahun masa kepengurusan KPI 2016-2019. Menurut dia, komisioner KPI kurang berpengalaman dalam bidang media dan penyiaran.

"Jadi kami sulit menilai apa pertimbangan DPR," kaya Heychael saat dihubungi Kompas.com.

Menurut Heychael, calon komisioner yang memahami media dan penyiaran justru tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan. Remotivi akan membuat pernyataan sikap dan memantau kinerja komisioner KPI dalam enam bulan ke depan.

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019 yang telah lolos dari proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

Berikut sembilan anggota KPI 2016-2019 dan latar belakangnya;

1. Nuning Rodiyah (Konsultan Manajemen Komunikasi dan Pelayanan Publik Kualita Prima)
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin (Komisioner KPI Pusat - terpilih kembali)
3. Yuliandre Darwis (Dosen Komunikasi)
4. Ubaidillah (Komisioner KPI Daerah DKI Jakarta)
5. Dewi Setyarini (Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal/LPPL Radio Purbalingga)
6. H Obsatar Sinaga (Dosen dan Wartawan)
7. Mayong Suryo Laksono (Wartawan)
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela (Konsultan Ahli Bidang Manajemen dan Kebijakan Publik Kualita Prima)
9. Agung Suprio (Dosen, Anggota Centre for Electoral Reform/CETRO)