Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Vaksin hingga Rp 1,2 Triliun, Kemenkes Bantah Isu Kelangkaan

Kompas.com - 19/07/2016, 17:14 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Kesehatan RI membantah adanya isu kelangkaan vaksin imunisasi wajib. Menurut Kemenkes, anggaran untuk vaksin terus mengalami kenaikan setiap tahun.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes yang juga Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu, Maura Linda Sitanggang, mengatakan, khusus untuk vaksin reguler atau vaksin wajib, anggaran tahun ini mencapai lebih dari Rp 800 miliar lebih.

Jika ditambah dengan yang lain, anggaran vaksin per tahun mencapai Rp 1,2 triliun.

"Jadi, itu cukup dan semakin lama semakin meningkat. Jumlahnya bisa sampai 23 juta anak," ujar Linda dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

(Baca: Mencurigakan, Vaksin Kosong Jadi Alasan Rumah Sakit Beli Vaksin Palsu)

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memberikan contoh. Misalnya, untuk tahun ini, tim vaksinasi polio melakukan pemberian vaksin sebanyak 29.475.200 dosis. Selain itu, vaksin campak sebanyak 32.833.900 dosis. Semua vaksin didapatkan dari PT Bio Farma.

Menurut Nila, jika ada pengaduan soal kelangkaan, kemungkinan terjadi persoalan dalam cara memesan, meminta, atau saat proses distribusi.

(Baca: Ini Alasan RS Karya Medika II Tambun Beli Vaksin Palsu dari CV Azka Medical)

Namun, ia memastikan bahwa hambatan itu bukan berasal dari vaksin pemerintah, tetapi berasal dari luar negeri atau impor.

"Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pernah mengeluh bahwa ada vaksin langka di rumah sakit swasta, yang dimaksud vaksin impor. Kami mengatakan, gunakan vaksin dari Bio Farma karena sama saja sebenarnya," kata Nila.

Kompas TV BPOM Akui Telah Lalai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com