Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Jadi Korban, Dokter RS Harapan Bunda Minta Penangguhan Penahanan

Kompas.com - 18/07/2016, 12:42 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus vaksin palsu dr Indra Sugiarno, melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan ke Bareskrim Polri. Dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Harapan Bunda itu ditahan penyidik sejak Jumat (15/7/2016) pagi.

"Tujuan saya ke sini untuk memberikan surat permohonan penangguhan penahanan," ujar kuasa hukum Indra Fahmi B Rajab di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Namun, surat tersebut tidak diberikan langsung ke penyidik maupun Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Menurut Fahmi penyidik dan Direktur Tipid Eksus tak sedang berada di kantor.

Fahmi mengatakan, dirinya juga sempat bertemu dengan Indra di rumah tahanan Bareskrim Polri. "Saya hanya ceritakan proses yag akan saya lakukan sekarang. Ke depannya saya koordinasi dengan penyidik," kata Fahmi.

Fahmi mengatakan, kliennya tidak menyadari bahwa vaksin yang diberikan kepada pasien adalah palsu. Dalam hal ini, Fahmi menyebut Indra sebagai korban penipuan sales obat bernama S.

"Pasien-pasien juga tahu lah dia seperti apa. Di sini saya garis besarkan, pak Indra ini sebagai korban," kata Fahmi.

Pihak Kepolisian tengah mendalami kemungkinan adanya terlibatnya dokter lain di Rumah Sakit Harapan Bunda dalam kasus vaksin palsu.

Terdata, sebanyak 44 peserta imunisasi di RS Harapan Bunda dipastikan menjadi korban vaksin palsu. Selama menjalani vaksin, mereka ditangani dr Indra.

Menteri Kesehatan Nila Dwujita Anfasa Moeloek, sebelumnya mengumumkan 14 rumah sakit yang menjadi pengguna vaksin palsu. RS Harapan Bunda merupakan satu dari 14 rumah sakit tersebut. 

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

Selain itu, dibeberkan pula delapan klinik dan bidan yang juga pemakai vaksin tidak asli. Vaksinasi ulang pun dilakukan hari ini di beberapa fasilitas kesehatan.

(Baca juga: Pantau Langsung Vaksin Ulang, Jokowi Minta Masyarakat Tenang)

Kementerian Kesehatan, kata Nila, sudah membuka posko pengaduan vaksin palsu, yakni di nomor 021-1000567.

Kompas TV BPOM Akui Telah Lalai

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com