Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI Berkali-kali Disandera di Luar Negeri, Perlukah Satgas Khusus Dibuat?

Kompas.com - 13/07/2016, 13:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan negosiator sandera, Inspektur Jenderal (Pol) Purnawirawan Benny Joshua Mamoto mengusulkan agar dibentuk satu satuan tugas khusus menangani penculikan dan penyanderaan warga negara Indonesia di luar negeri.

"Tugas desk itu memantau seluruh peristiwa penculikan dan penyanderaan di dunia. Harusnya kita membentuk itu," ujar Benny kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2016).

Tujuan utama satuan tugas itu, yakni memonitor jika ada WNI yang menjadi korban penculikan atau penyanderaan di penjuru dunia. Selain itu, satgas khusus juga bertugas mempelajari seluk beluk penyanderaan agar pemerintah bisa bertindak tepat jika ada warga negaranya yang jadi korban.

"Tugas desk itu mantau berita. Ada penyanderaan di mana, penculikan di mana, pastikan ada WNI atau tidak," ujar Benny.

(Baca: Abu Sayyaf Kuasai Medan, TNI Diminta Pertimbangkan Kembali Operasi Militer)

"Selain itu, yang lebih penting adalah, jika ada situasi penculikan sekaligus penyanderaan, meski itu bukan WNI, desk itu harus aktif. Kirim email ke sana, mempelajari, bagaimana karakter si penyandera, bagaimana strategi pembebasannya. Ini yang penting," lanjut dia.

Dengan adanya satgas khusus tersebut, pemerintah Indonesia akan lebih aktif dalam mendalami sekaligus memerangi penculikan dan penyanderaan, khususnya yang bersifat transnasional.

"Dengan desk itu juga jaringan intelijen kita akan berkembang. Karena jika ada WNI yang disandera oleh kelompok tertentu, desk khusus pasti sudah punya jalurnya, ke mana ke mana saja harus bergerak," ujar Benny.

(Baca: Jokowi Telepon Presiden Filipina Terkait WNI yang Disandera)

Setelah ia berhasil membebaskan seorang dari tiga orang sandera dari Abu Sayyaf, 2005 silam, Benny yang saat itu masih bertugas di Interpol sudah merekomendasikan pembentukan satgas khusus itu ke Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, hingga saat ini satgas itu belum juga terbentuk.

Benny sempat mendengar Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaian sempat memunculkan wacana pembentukan crisis center. Ia mengapresiasi wacana itu, namun alangkah baiknya jika bukan hanya sekadar crisis center yang dibentuk, melainkan kelompok tugas khusus mengurusi penculikan dan penyanderaan.

"Saya sarankan jangan sekedar crisis center. Desk khusus itu, juga bisa naik statusnya menjadi crisis center jika ada kejadian penyanderaan. Dan tidak perlu tinggi-tinggi yang bicara di media, cukup Kolonel atau Kombes saja," ujar Benny.

Kompas TV Ke-4 Kali Kasus WNI Disandera Perompak di 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com